Demokrasi, Uang, dan Pasar Bebas

Demokrasi, Uang, dan Pasar Bebas

SUMBER: http://nefosnews.com/post/opini/demokrasi-uang-dan-pasar-bebas

Tulisan terbaru saya (wah, sudah lama sekali saya tidak nulis di media), dimuat di Nefosnews.com

Di versi aslinya, ada satu kalimat sindiran saya untuk orang-orang takfiri yang melempar label sesat, menebar kebencian demi ‘suara’… tapi diedit oleh editor, hehe.. Tak apalah, setiap media tentu saja punya garis kebijakan masing-masing. Karikatur foto saya dibuat baru, pakai jilbab pink (kok tau ya, kartunisnya, kalau favorit saya pink?) tapi kliatan gemuk banget 😀 (dikutip dari webblog penulisnya DISINI)

___________

Oleh: Dina Y. Sulaeman

.

Perhelatan Pileg 2014 usai sudah. Nama-nama caleg yang lolos ke Senayan mulai terungkap. Partai-partai telah melaporkan penggunaan dana kampanye mereka, yang mencapai ratusan miliar. Berbagai laporan tentang bagi-bagi uang selama kampanye, juga diberitakan oleh media. Ada juga caleg yang terang-terangan menyebut berapa miliar uang yang digelontorkan untuk kampanye. Satu hal yang pasti: Pemilu kita sangat mahal. Ironis, harga mahal ini membuat wajah DPR mendatang, meminjam ungkapan Andar Nubowo, akan sangat mengerikan. Andar bahkan menyebut 30 persen kursi DPR 2014 ditempati oleh mereka yang terpilih karena mengandalkan money politic (Tribun News, 25/4/2014).

Demokrasi, menurut Beetham and Boyle (2000), menginginkan agar keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat harus diambil oleh semua anggota masyarakat. Dan masing-masing anggota masyarakat itu seharusnya mempunyai kesamaan hak dalam proses pengambilan keputusan tadi. Artinya, dalam demokrasi ada dua prinsip yang harus ditegakkan. Pertama, kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif. Kedua, kesamaan hak dalam pengontrolan itu.

Namun ternyata itu tidak semudah teori. Demokrasi sering terhenti pada prinsip persamaan hak. Ketika semua orang dianggap berhak berpolitik, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Dalam demokrasi liberal yang kita anut, uang sangat menentukan kemenangan. Iklan di media massa, spanduk, poster, bahkan pembagian uang tunai menjadi andalan utama kampanye. Bukan kerja nyata. Apalagi, moral.

Tak heran bila yang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik sebagian besar, akhirnya adalah orang-orang berduit atau orang yang di-backing orang berduit.  Sehingga, mereka kelak di DPR, hampir pasti akan mengambil keputusan yang memang menguntungkan dirinya dan para pemodal di belakangnya. Dan siapa itu para pemodal? Tak lain para pengusaha, mulai dari kelas kampung sampai kelas multinasional.

Inilah paradoks demokrasi liberal. Kebebasan yang disediakan ternyata hanya bisa dimanfaatkan oleh para pemodal besar. Dan yang memiliki modal paling besar, tentu pengusaha multinasional. Pengusaha-pengusaha asing yang perusahaannya tersebar di berbagai penjuru dunia. Kekuatan uang mereka sedemikian besar. Sehingga, mampu mempengaruhi penyusunan undang-undang di sebuah negara.

Amy Chua dalam bukunya World on Fire menyebut bahwa demokrasi yang kita anut hari ini adalah demokrasi yang disebarluaskan Amerika. Baik secara langsung maupun melalui institusi-institusi kuat dunia, seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO. AS datang membawa demokrasi kepada negara-negara berkembang, sambil mendiktekan undang-undang yang perlu dibuat negara itu, demi melapangkan jalan bagi perusahaan-perusahaan multinasional.

Chua memperingatkan bahwa demokrasi liberal yang bergandengan tangan dengan pasar bebas akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan pada sebagian besar rakyat. Akibatnya, yang muncul justru sentimen etnis, kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat.

Seperti ditulis Chua, “Penyebaran pasar bebas, dalam beberapa dekade akhir ini telah memperluas jurang antara negara maju dan negara berkembang. Hari ini, 1 persen populasi dunia menguasai kekayaan sebesar yang dimiliki 57 persen populasi miskin. Setengah dari populasi dunia hidup dengan kurang dari 2 dollar sehari dan lebih dari semilyar orang hidup dengan kurang dari 1 dollar sehari.”

Ketimpangan ekonomi memunculkan kemarahan dan kebencian terhadap pihak-pihak yang merepresentasikan kemakmuran. Chua menulis tentang ekonomi Philipina dan Indonesia yang dikuasai kaum Chinese, yang memunculkan kebencian kaum mayoritas terhadap mereka. Di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, penguasa ekonomi adalah minoritas kulit putih dan konflik antara kulit putih versus pribumi merebak di mana-mana. Di tingkat global, pengusaha multinasional AS-lah yang menguasai  keuntungan terbesar pasar global.  Tak heran bila secara global muncul kebencian kepada AS.

Di tingkat lokal, kebencian itu tumpah kepada elit minoritas yang bergelimang uang. Inilah yang kini terlihat dalam hari-hari menjelang Pilpres kita. Meski sulit dibayangkan ada capres yang “bebas” dari pemodal, namun ada capres-capres tertentu yang menjadi bulan-bulanan karena dituduh di-backing oleh pengusaha dari etnis minoritas. Semua cara dilakukan, demi mendulang suara.

Lalu, ketika capres A, B, atau C berhasil menang, apakah kebencian yang sudah terlanjur disebarluaskan itu akan luluh begitu saja? Tidak, tentu saja. Kebencian akan menjadi api dalam sekam, yang setiap saat bisa terbakar, seiring dengan kemiskinan yang semakin mencekik rakyat akibat ketidakpedulian para pemenang demokrasi. Hal ini jelas beresiko besar bagi persatuan dan perdamaian di negeri ini. Kita tentu berharap, tesis Chua bahwa demokrasi dan uang berujung pada konflik sipil, tidak terbukti di Indonesia.

(Dina Y Sulaeman, mahasiswi Program Doktor Hubungan Internasional Unpad)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: