SBY: Selesaikan Kasus Kekerasan di Sampang secara Konstruktif

SBY: Selesaikan Kasus Kekerasan di Sampang secara Konstruktif

SUMBER: Kompas

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri dan pejabat terkait untuk mendorong penyelesaian kasus Sampang secara konstruktif dan menyeluruh. Pemerintah, lewat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, aktif mengupayakan diskusi dengan kedua pihak yang bertikai.

”Diskusi mendalam di antara kedua pihak ini dimaksudkan agar ditemukan solusi yang sungguh berakar,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu (29/8), di Kompleks Istana Presiden, Jakarta. Presiden, menurut dia, meminta agar solusi itu dipastikan dijalankan. Jika ada komitmen yang dilanggar, perlu dibuat sanksi tegas.

Pemerintah memang diminta serius mendalami akar masalah dan semua faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Jangan disederhanakan sebagai pertikaian keluarga karena justru menutupi masalah sesungguhnya.

Harapan itu disampaikan ahli teologi Islam sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Zainun Kamal dan peneliti senior The Wahid Institute, Achmad Suaedy, secara terpisah.

Menurut Zainun Kamal, kekerasan itu sulit disederhanakan sebagai pertikaian keluarga semata karena penyerangan menggunakan simbol-simbol agama.

Sebelumnya ada fatwa sebagian ulama yang menetapkan Syiah sebagai ajaran sesat. Peristiwa itu juga melibatkan massa dan mobilisasi yang cukup serempak. Ada juga gejala bermainnya beberapa kepentingan politik, termasuk lokal.

”Jangan sepelekan kasus itu hanya sebagai konflik keluarga karena bisa mengaburkan masalah yang sesungguhnya. Kita harus jujur dan terbuka melihat kasus itu secara lebih utuh,” lanjutnya.

”Dengan menyederhanakan kasus ini sebagai pertikaian keluarga, pemerintah seperti hendak mengelak tanggung jawab dan mereduksi masalah. Pemerintah hendak menafikan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan kepada kelompok minoritas,” kata Achmad Suaedy.

Kelompok Syiah harus dikembalikan ke kampung asalnya dengan jaminan keamanan dan ganti kerugian. Itu tanggung jawab pemerintah yang telah lalai dalam menjamin perlindungan kepada warga negara. Perlu juga upaya mediasi dan rekonsiliasi untuk jangka menengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menegaskan tidak akan menyelesaikan kasus kekerasan di Sampang dengan cara merelokasi para pengungsi. Solusi yang perlu dicari adalah mendamaikan kedua kelompok sehingga ke depan dapat hidup berdampingan di tempat yang sama.

”Tidak ada niat untuk relokasi. Jangan sampai ada warga negara Indonesia yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Surabaya.

Menurut Soekarwo, relokasi tidak mudah dilakukan. Ada kemungkinan pengungsi dari Sampang justru tidak dapat diterima oleh masyarakat di tempat baru. Relokasi rentan memunculkan persoalan baru. Para pengungsi di Sampang juga memiliki keluarga dan pekerjaan di kampung halaman mereka. Jika direlokasi, para pengungsi akan kesulitan memulai kehidupan baru.

Kiswanto (35), pengungsi dari Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, misalnya, mengaku bekerja sebagai buruh lahan tembakau dan memiliki empat sapi. Saat kekerasan berlangsung, Minggu (26/8), Kiswanto hendak memanen tembakau.

”Saya ingin tetap tinggal di sini karena dapat uang di sini, tetapi kami juga masih takut,” kata Kiswanto. Sejak kasus kekerasan di Sampang pertama kali terjadi pada Desember 2011 hingga pecah kasus kekerasan kedua pada Minggu lalu, Kiswanto mengaku sering mendapat ancaman.

Jumlah pengungsi tercatat 235 orang. Mereka mengungsi ke gedung Lapangan Tennis Indoor Sampang. Namun, pengungsi mengeluhkan minimnya fasilitas.

Terkait dengan hal itu, kata Soekarwo, pihaknya sudah meminta izin Menteri Dalam Negeri untuk mengambil dana dari anggaran bencana daerah sebesar Rp 700 juta. Dana ini untuk menyediakan kebutuhan harian para pengungsi selama 14 hari. Presiden pun, menurut Julian, meminta agar penyelesaian kemanusiaan bagi pengungsi mendapat perhatian besar.

Redam situasi panas

Solidaritas untuk Anti-Kekerasan pada Jamaah Syiah Sampang (SAKJSS) meminta tokoh- tokoh agama dan masyarakat setempat meredam situasi panas dan menciptakan perdamaian, bukan justru menebar kebencian.

”Kami juga meminta negara melakukan upaya pemulihan kepada para korban, baik fisik, psikologis, keadilan, maupun ketidakberulangannya kejadian kekerasan,” kata Ahmad Zainul Hamdi, Kepala Departemen Riset dan Advokasi CMARs Surabaya, yang mewakili SAKJSS.

Sedikitnya 28 komunitas warga dari berbagai kepercayaan, agama, dan aktivitas sosial di Cirebon, Jawa Barat, mengecam kekerasan tersebut. Juru bicara komunitas lintas iman Cirebon, Marzuki Wahid, mengatakan, pihaknya meyakini kekerasan itu tidak berlatar belakang konflik aliran, tetapi kental dengan faktor kepentingan, sosial, ekonomi, politik, dan keluarga.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan, pemerintah sudah terlalu dini membuat cara pandang yang keliru terhadap pemahaman kelompok agama. ”Kekerasan ini penyerangan sistematis yang direncanakan, bukan letupan kerusuhan biasa,” katanya.

Menyangkut kritik Presiden soal intelijen yang tidak optimal, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, Polri akan mengevaluasi kinerja internal.

(IAM/DEN/REK/OSA/ATO/LOK)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: