Versi Komnas HAM, PT Freeport Biang Keladi Ketegangan di Papua

Versi Komnas HAM, PT Freeport Biang Keladi Ketegangan di Papua

SUMBER: Harian Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai kehadiran perusahaan pertambangan PT Freeport di Papua menjadi pemicu berbagai ketegangan dan konflik masyarakat di Papua.

“Pemerintah perlu memperhatikan hal ini dan tidak bisa dilepaskan begitu saja persoalan hubungan industrial antara PT Freeport dengan para pekerjanya, karena yang terjadi bukan hanya persoalan industrial,” kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/11).

Pimpinan Komnas HAM dan Kontras berada di Gedung MPR/DPR/DPD RI menghadiri rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR perihal persoalan Papua.

Menurut dia, Komnas HAM berkeinginan agar rumors perihal pemberian uang saku sebesar 14 juta dolar AS kepada Polri dan TNI untuk mengamankan lokasi pertambangan PT Freeport perlu ada penjelasan dan klarifikasi.

Karena, kata dia, ada aturan perundangan industri yang menyebutkan pengamanan terhadap industri dan obyek vital diperlukan tapi tak berarti perusahaan vital harus mendanai langsung. “Pemberian uang kepada polisi ini harus jelas dasar hukumnya. Wacana pemberian uang kepada polisi ini sangat sensitif,” katanya.

Menurut dia, PT Freeport memang sudah memberikan kewajiban sosial seperti ‘corporate social responsibility’ (CSR) serta sebesar satu persen dari penghasilan kotornya sebagai dana perwalian bagi suku-suku di sekitar wilayah tambang.

Namun pertanggungjawaban dari PT Freeport, menurut dia, harus diperjelas. “Hal ini harus menjadi perhatian kita,” katanya menegaskan.

Pernyataan serupa dilontarkan Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh. Dia menilai PT Freeport berperan pada ketegangan di Papua.

Menurut dia, pada saat pertemuan antara tokoh gereja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat membahas keberadaan PT Freeport yakni telah mengambil banyak kekayaan alam di Papua tapi tidak memberikan kontribusi pada Papua.

Ridha menambahkan, PT Freeport juga tidak mengakui adanya otonomi khusus di Papua dengan selalu berdalih telah membuat kontrak karya dengan pemerintah pusat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: