Freefort: Royalti yang Tidak Adil

Freefort: Royalti yang Tidak Adil

SUMBER: Moderate Institute

Oleh Andito Suwignyo

Freefort membayar royalti kurang dari ketentuan. Pemerintah nampaknya lebih tega melanggar amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena takut kredibilitasnya turun apabila diajukan ke pengadilan arbitrase internasional.

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah produsen tembaga dan emas terbesar di dunia.yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg (sejak 1988) setelah sebelumnya mengeksplorasi tambang Erstberg (dari 1967), di kawasan Tembaga Pura, Mimika, Provinsi Papua.

Kehadiran Freeport di Papua berawal ketika pemerintah Indonesia membutuhkan investasi asing untuk membangun ekonomi nasional dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967). Meskipun demikian, kontrak karya Freeport (1967) cukup aneh karena Papua masih dipersengketakan antara pemerintah Belanda dan Indonesia.
Selama semester 1 tahun 2011, tambang emas Grasberg di Mimika, Papua, menghasilkan 93,78% (senilai 784 ribu ons) dari penjualan emas seluruh tambang Grup Freeport di dunia (836 ribu ons).

Dengan produksi yang sangat besar, Freeport hanya membayar royalti emas 1% dan tembaga 1,5% dari hasil penjualan tonase. Pembayaran ini berdasarkan kontrak karya Freeport tahun 1967 yang diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Kontrak karya ini diperbarui kembali pada tahun 1991 untuk masa 30 tahun dengan pilihan perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun.

Freeport mengklaim bahwa sejak tahun 1991 mereka telah berkontribusi ke pemerintah lebih dari US$ 12 miliar. Jangan tanya berapa keuntungan yang mereka bawa. Belum lagi dugaan “penggelapan” pajak karena pemerintah menerima terlalu sedikit dibandingkan dengan keuntungan Freeport yang meninggikan biaya operasional dan upah ekspatriat. Dapat dibayangkan berapa selisih royalti yang dibawa kabur ke Amerika terhitung dari tahun 2003 hingga 2011.

Negosiasi Ulang

Padahal, Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menetapkan tarif royalti masing-masing untuk emas 3,75%, perak 3,25%, dan tembaga 4% dari hasil penjualan tonase. Keluarnya peraturan tersebut setelah menimbang bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak buatan 20-30 tahun lalu itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kondisi yang telah berubah. Nilai itu pun masih lebih rendah dari negara lain yang biasanya mengenakan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan perak.

Freeport Papua

Sejak UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, banyak kontrak pertambangan yang harus disesuaikan, terutama mereka yang masih mengacu pada UU No 11/1967. Sebagian besar perusahaan pertambangan sudah bersedia untuk negosiasi ulang kontrak. Namun, dua perusahaan tambang asing PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara menolaknya dengan alasan kontrak yang ada masih berlaku dan menguntungkan semua pihak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: