Berani Menutup Freeport?

Berani Menutup Freeport?

SUMBER: Moderate Institute

Oleh Andito Suwignyo

Korporasi multinasional menunjukkan wajah aslinya di Timika, Papua. Pekerja non-staf PT Freeport Indonesia Petrus Ayamiseba tewas tertembak di dada kanan dan Leo Wandagou tewas tertembak di punggung, serta enam pekerja lainnya luka berat (Senin 10/10).

Jatuhnya korban jiwa ini merupakan efek dari arogansi PT Freeport Indonesia yang menolak tuntutan penyesuaian upah yang kemudian memicu aksi mogok kerja 8000 pekerja Freeport di Timika sejak 15 September 2011. Aksi bersama warga dari 7 suku pemilik hak ulayat dan pekerja pada hari Senin pagi itu berbuah menjadi kericuhan berdarah ketika aparat menggunakan kekerasan.

Aksi mogok kerja ternyata bukan hanya dilakukan karyawan Freeport Indonesia. Karyawan Freeport-McMoran di Cerro Verde, Peru, juga sudah dua pekan mogok kerja, dimulai pada 29 September 2011. Mereka menuntut perbaikan gaji dari perusahaan yang menambang 312 ribu ton tembaga pada 2010 atau 2 persen suplai global itu. Aksi mogok ini sangat bersejarah karena selama 40 tahun sejarah pertambangan ini, baru kali ini aksi pekerja ini dianggap legal. Mereka dibolehkan pemerintah tak bekerja tanpa harus khawatir dipecat.

Freeport Papua

Kementerian Tenaga Kerja Peru sudah meminta Freeport menuruti keinginan pekerja itu dan berhenti menggantikan tugas karyawan yang mogok (11/10). Sokongan pemerintah ini jelas berkat kepemimpinan baru Peru di tangan Presiden Ollanta Humala yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan pekerja. Pada masa sebelumnya, Alan Garcia, lebih dikenal mengutamakan investasi asing.

Freeport Indonesia mencoba mengecilkan makna aksi mogok dan mengalihkan isu utama tuntutan pekerjanya dengan menyatakan bahwa pelaku aksi mogok di Timika adalah tenaga non-staf Freeport yang melayani teknis pertambangan yang dilakukan Freeport. Kata Juru Bicara Freeport Indonesia Ramdani Sirait, “Mereka itu tenaga-tenaga teknis lulusan SMK sederajat yang mengerjakan tenaga-tenaga lapangan, bukan insinyur pertambangan dan semacamnya,” (20/9).

Bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia?

Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia pernah dilakukan pada tahun 1958 dan tahun 1962 karena perusahaan-perusahaan asing dinilai tidak mampu meningkatkan ekonomi nasional. Semangat nasionalisasi juga dipengaruhi karena saat itu Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Itu dulu. Kini, Menakertrans Muhaimin cuma meminta manajemen PT Freeport tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati pekerja. Muhaimin juga mengimbau pekerja agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Katanya “Kedua pihak hendaknya menahan diri agar tercipta dialog yang sehat.” (12/10). Tidak ada gregetnya.

Penanaman modal asing harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat banyak dan kepentingan nasional, bukan sekadar menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pengusaha. (Referensi dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: