Obama Membantu Iran?

Obama Membantu Iran?

SUMBER: Foreignpolicy.Com


Tulisan dibawah ini adalah artikel terjemahan dari Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett “Obama Is Helping Iran” artikel aslinya yang berbahasa inggris kami posting dibawah -myartikel-

Kami akan mengambil taruhan yang disodorkan oleh kapitalis-miliarder George Soros kepada Fareed Zakaria dari CNN minggu ini, bahwa “rezim Iran tidak akan bertahan dalam waktu setahun”. Sebenarnya, kami ingin meningkatkan taruhan bahwa tidak hanya Republik Islam akan tetap bertahan sebagai pemerintah Iran dalam waktu satu tahun, tetapi satu tahun dari sekarang, keseimbangan pengaruh dan kekuatan di Timur Tengah akan condong secara lebih jelas kepada Iran daripada yang sudah-sudah.

Persis satu dekade silam, menjelang serangan 9/11, Amerika Serikat telah membudidayakan apa yang kerap disebut oleh para pembuat kebijakan Amerika sebagai “kamp moderat” yang kuat di kawasan tersebut, meliputi negara-negara yang relatif berhasil dijerumuskan ke dalam “perundingan damai” dengan Israel dan kerjasama strategis dengan Washington, yaitu Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk Persia lainnya, serta Maroko, Tunisia, dan Turki. Di sisi lain, Republik Islam (Iran) memiliki aliansi pada tataran tertentu dengan Suriah, serta hubungan dengan kelompok-kelompok militan yang relatif kecil seperti Hamas dan Hizbullah. Sementara negara-negara “radikal” lainnya seperti Irak di bawah Saddam Hussein dan Libya di bawah Muammar al-Qaddafi bahkan jauh lebih terisolasi.

Sebagai akibat dari perang Irak, runtuhnya proses perdamaian Arab-Israel, dan beberapa manuver diplomasi yang cukup cerdik oleh Iran serta sekutu-sekutu regionalnya, keseimbangan pengaruh dan kekuatan di Timur Tengah telah bergeser secara signifikan melawan Amerika Serikat. Skenario untuk “menyapih” Suriah dari Iran semakin menjadi fantasi karena hubungan Damaskus dan Teheran justru menjadi semakin strategis secara kualitas. Turki, di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), telah mencatat kebijakan luar negeri yang benar-benar independen, termasuk kemitraan strategis konsekuensial dengan Iran dan Suriah. Hamas dan Hizbullah, yang disahkan oleh keberhasilan mereka dalam pemilu, telah muncul sebagai aktor politik yang penting di Palestina dan Lebanon. Maka, semakin kecillah kemungkinan bahwa Irak pasca-Saddam akan menjadi aset strategis yang berarti bagi Washington dan semakin besar kemungkinan bahwa hubungan Baghdad paling penting adalah dengan Iran, Suriah, dan Turki. Dan, semakin tampak pula bahwa sekutu-sekutu AS seperti Oman dan Qatar berupaya menyelaraskan diri mereka dengan Republik Islam dan anggota-anggota lainnya dari “blok perlawanan” di Timur Tengah pada isu-isu high-profile di arena Arab-Israel—seperti ketika emir Qatar terbang ke Beirut seminggu setelah perang Lebanon 2006 untuk menjanjikan bantuan rekonstruksi besar-besaran bagi basis Hizbullah di bagian selatan dan secara terbuka membela perlawanan Hizbullah serta memuji kemampuan militernya.

Bahkan pada masa pemerintahan Obama, keseimbangan pengaruh dan kekuatan regional telah bergeser lebih jauh lagi dari Amerika Serikat dan condong kepada Iran serta sekutunya. Republik Islam terus memperdalam aliansinya dengan Suriah dan Turki serta memperluas pengaruhnya di Irak, Lebanon, dan Palestina. Jajak pendapat publik, misalnya, terus menunjukkan bahwa para pemimpin kunci dalam “blok perlawanan” Timur Tengah—Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Suriah Bashar Assad, Hassan Nasrallah dari Hizbullah, Khaled Mishaal dari Hamas, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan—sangat populer di seluruh kawasan daripada rekan-rekan mereka dalam kubu “rezim aliansi AS” di Yordania, Otorita Palestina, dan Arab Saudi.

Dan, sekarang, pemerintahan Obama berdiri tanpa daya ketika kesempatan-kesempatan baru bagi Teheran untuk mengatur ulang keseimbangan regional muncul di Bahrain, Mesir, Tunisia, Yaman, dan mungkin di tempat-tempat lain. Jika rezim-rezim politik Arab “pro-Amerika” yang saat ini sedang menghadapi tentangan dan dijatuhkan oleh gerakan-gerakan protes yang signifikan menjadi lebih mencerminkan suara populasi mereka, maka mereka tidak akan ragu untuk mengurangi—atau setidaknya menjadi kurang antusias—kerjasama strategis dengan Amerika Serikat. Dan, jika rezim-rezim “pro-Amerika” ini tidak digantikan oleh rezim Islam yang didominasi kelompok Salafi, maka pemerintahan-pemerintahan Arab yang muncul dari kekacauan ini mungkin setidaknya akan menerima pesan Iran tentang “perlawanan” dan kemandirian dari Israel serta Barat.

Tentu saja, setiap pemerintahan di Kairo yang sedikit lebih representatif daripada rezim Hosni Mubarak tidak akan bersedia untuk tetap berkolaborasi dengan Israel dalam melanjutkan blokade Gaza atau untuk terus berpartisipasi dalam program penahanan rahasia CIA yang membawa kembali orang Mesir ke Mesir hanya untuk disiksa. Demikian juga, setiap tatanan politik di Bahrain yang menghormati realitas mayoritas penduduk Syiah di negara itu akan tegas menentang penggunaan wilayahnya sebagai basis bagi aksi militer AS terhadap kepentingan Iran.

Dalam beberapa tahun ke depan, semua perkembangan ini bahkan akan lebih menggeser keseimbangan regional untuk menjauh dari Amerika Serikat dan condong kepada Iran. Jika Yordania—sebuah negara klien AS yang setia—juga ikut bermain selama periode ini, maka ia akan condong lebih jauh ke arah Iran.

Terhadap hal ini, Soros, elit Amerika lainnya, media, dan pemerintahan Obama, berkeyakinan bahwa gelombang kebangkitan massa yang menurunkan satu demi satu sekutu AS di Timur Tengah sekarang akan juga menjatuhkan pemerintahan Republik Islam—dan juga mungkin pemerintahan Assad di Suriah. Keyakinan ini lebih terlihat sebagai kemenangan angan-angan daripada sebuah analisis yang mendalam.

Banyak dari para pelaku yang sama, tentu saja, bekerja keras untuk cukup terlibat dalam hiruk-pikuk setelah Pemilu Presiden Juni 2009 di Republik Islam Iran. Selama berbulan-bulan, kita mengalami klaim-klaim yang benar-benar tak beralasan bahwa pemilu telah “dicuri” dan bahwa Gerakan Hijau akan menyingkirkan rezim Iran. Seperti juga Soros pada hari ini, banyak pakar memprediksi kematian Republik Islam pada 2009 atau 2010 seraya membuat kerangka-kerangka waktu dalam berbagai prediksi mereka—yang semuanya, menurut pengetahuan terbaik kami, telah berlalu tanpa terjadinya ledakan dalam sistem Iran. (Tapi jangan khawatir tentang dampak buruk dari malpraktek mengerikan tersebut terhadap karir mereka yang membuktikan diri tidak kompeten dalam analisis Iran. Pada hari ini, dalam Amerika yang bebas dari akuntabilitas, para “pakar” Iran yang begitu salah dalam analisis tentang Gerakan hijau pada 2009 dan 2010 itu telah kembali lagi.)

Sejak hari-hari pertama setelah pemilihan presiden Iran 2009, kami menunjukkan bahwa Gerakan Hijau tidak bisa berhasil dalam menjatuhkan Republik Islam, karena dua alasan dasar: gerakan ini tidak mewakili mayoritas masyarakat Iran dan mayoritas Iran masih mendukung gagasan tentang Republik Islam. Dua faktor tambahan bermain pada hari ini, yang membuat semakin tidak mungkin bagi mereka yang mengorganisasi demonstrasi sporadis di Iran selama seminggu terakhir akan dapat mengatalisasi “perubahan rezim” di sana.

Pertama, apa yang tersisa dari Gerakan Hijau hanyalah bagian yang lebih kecil daripada masyarakat Iran dibandingkan dengan gerakan itu pada musim panas dan musim gugur 2009. Kegagalan para calon presiden yang kalah, Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, untuk membuktikan pernyataan mereka tentang kecurangan pemilu dan peran penting Gerakan Hijau dalam demonisasi Barat terhadap Republik Islam sejak Juni 2009 tidaklah berfungsi positif bagi orang Iran di dalam Iran. Itu sebabnya, misalnya, mantan Presiden Mohammad Khatami diam-diam berupaya menjauhkan diri dari apa yang tersisa dari Gerakan Hijau—hal yang sama akan dilakukan setiap politikus reformis yang masih ingin memiliki masa depan politik di Republik Islam. Sebagai hasil dari salah perhitungan yang fatal oleh para pemimpin oposisi, mereka yang ingin mencoba lagi untuk mengorganisasi sebuah gerakan massa melawan Republik Islam memiliki peluang yang jauh lebih kecil daripada potensi yang mungkin bisa dimobilisasi. Ini jelas bukan potensi kemenangan, bahkan di era Facebook dan Twitter seperti sekarang ini.

Kedua, upaya untuk memulai kembali protes di Iran berlangsung pada saat kesempatan strategis terlihat nyata bagi Teheran di Timur Tengah. Keseimbangan regional bergeser, dengan cara yang berpotensi amat menentukan, dalam mendukung Republik Islam dan melawan Amerika. Dalam konteks ini, seruan Mousavi dan Karroubi kepada pendukung mereka untuk turun ke jalan pada 14 Februari—hanya tiga hari setelah pemerintahan Obama mengeluarkan desakan tersendiri bagi orang Iran untuk memberontak melawan pemerintah mereka dan ketika Obama dan tim keamanan nasionalnya terhuyung-huyung lantaran hilangnya Mubarak, sekutu lama Amerika di Mesir—adalah sebuah kesalahan luar biasa.

Rakyat Iran tidak akan mengakui orang-orang yang mereka anggap berkerja melawan kepentingan nasional sebagai kampiun politik. Dua dari rival paling menonjol kubu konservatif Ahmadinejad—mantan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dan mantan komandan Garda Revolusi dan kandidat presiden Mohsen Rezai—secara terbuka dan mengkritik Mousavi dan Karroubi atas tindakan dan pernyataan terbaru mereka. Ketua Parlemen Ali Larijani, rival lain Ahmadinejad, mengatakan bahwa Parlemen mengutuk aksi agitasi menyesatkan dari Zionis, Amerika, anti-revolusioner, dan anti-nasional, tuduhan yang mengarah kepada kedua pemimpin Gerakan Hijau yang menurutnya telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang Amerika.

Upaya-upaya AS untuk campur tangan dalam politik internal Republik Islam biasanya kurang bijaksana dan seringkali menjadi bumerang. Namun, kinerja pemerintahan Obama menetapkan standar baru dalam hal ini. Di antara konsekuensi lainnya, inisiatif pemerintah Obama terbaru untuk memprovokasi kerusuhan di Iran akan menempatkan apa yang tersisa dari kubu reformis dalam politik Iran pada kerugian yang lebih besar menjelang pemilihan parlemen tahun depan dan pemilu presiden berikutnya pada 2013. Kubu reformis sekarang dalam bahaya karena dikaitkan dengan gerakan oposisi yang semakin terpinggirkan dan terdiskreditkan karena secara efektif melakukan kehendak Amerika.

Pada tingkat yang lebih strategis, pendekatan pemerintahan Obama pasca-Ben Ali dan pasca-Mubarak bagi Iran telah menempatkan kepentingan AS dalam bahaya yang serius. Hal ini berisiko hilangnya kemungkinan berhubungan secara konstruktif dengan Republik Islam yang semakin berpengaruh. Lebih luas, pada saat dimana Amerika Serikat perlu mengetahui bagaimana berhubungan dengan tatanan politik dan gerakan-gerakan Islam yang benar-benar independen, yang merupakan pengganti paling mungkin bagi otokrasi “pro-Amerika” di Timur Tengah, pendekatan pemerintah Obama kepada Iran malah mengambil arah sebaliknya.

Amerika Serikat menghadapi tantangan serius di Timur Tengah. Posisi strategisnya di bagian penting dari dunia ini terus mengikis di depan mata kita. Terlibat dalam fantasi tentang perubahan rezim di Iran hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk.(www.foreignpolicy.com)

Flynt Leverett adalah peneliti senior di New America Foundation Washington, DC., dan seorang profesor di Pennsylvania State University School of International Affairs. Dari Maret 2002 hingga Maret 2003, dia menjabat sebagai direktur senior untuk urusan Timur Tengah pada Dewan Keamanan Nasional AS. Sebelumnya, ia adalah seorang ahli kontraterorisme di Departemen Luar Negeri AS Bagian Perencanaan Kebijakan, dan sebelum itu ia menjabat sebagai seorang analis senior CIA selama delapan tahun.

Hillary Mann Leverett adalah CEO Strategic Energy and Global Analysis (STRATEGA), sebuah konsultan risiko politik. Pada September 2010, dia menjabat sebagai dosen dan peneliti senior pada Yale University’s Jackson Institute for Global Affairs.

Terjemahan artikel diatas di copas dari SINI

_______________________

Obama Is Helping Iran

SOURCE: Foreignpolicy.Com

By Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett

How Washington’s awkward handling of Middle East uprisings is playing into the hands of the Islamic Republic.

We take billionaire financier George Soros up on the bet he proffered to CNN’s Fareed Zakaria this week that “the Iranian regime will not be there in a year’s time.” In fact, we want to up the ante and wager that not only will the Islamic Republic still be Iran’s government in a year’s time, but that a year from now, the balance of influence and power in the Middle East will be tilted more decisively in Iran’s favor than it ever has been.

Just a decade ago, on the eve of the 9/11 attacks, the United States had cultivated what American policymakers like to call a strong “moderate” camp in the region, encompassing states reasonably well-disposed toward a negotiated peace with Israel and strategic cooperation with Washington: Egypt, Jordan, Saudi Arabia and the other Persian Gulf states, as well as Morocco, Tunisia, and Turkey. On the other side, the Islamic Republic had an alliance of some standing with Syria, as well as ties to relatively weak militant groups like Hamas and Hezbollah. Other “radical” states like Saddam Hussein’s Iraq and Muammar al-Qaddafi’s Libya were even more isolated.

Fast-forward to the eve of Barack Obama’s inauguration as president of the United States, in January 2009. As a result of the Iraq war, the collapse of the Arab-Israeli peace process, and some fairly astute diplomacy by Iran and its regional allies, the balance of influence and power across the Middle East had shifted significantly against the United States. Scenarios for “weaning” Syria away from Iran were becoming ever more fanciful as relations between Damascus and Tehran became increasingly strategic in quality. Turkey, under the Justice and Development Party (AKP), was charting a genuinely independent foreign policy, including strategically consequential partnerships with Iran and Syria. Hamas and Hezbollah, legitimated by electoral successes, had emerged as decisively important political actors in Palestine and Lebanon. It was looking progressively less likely that post-Saddam Iraq would be a meaningful strategic asset for Washington and ever more likely that Baghdad’s most important relationships would be with Iran, Syria, and Turkey. And, increasingly, U.S. allies like Oman and Qatar were aligning themselves with the Islamic Republic and other members of the Middle East’s “resistance bloc” on high-profile issues in the Arab-Israeli arena — as when the Qatari emir flew to Beirut a week after the 2006 Lebanon war to pledge massive reconstruction assistance to Hezbollah strongholds in the south and publicly defended Hezbollah’s retention of its military capabilities.

On Obama’s watch, the regional balance of influence and power has shifted even further away from the United States and toward Iran and its allies. The Islamic Republic has continued to deepen its alliances with Syria and Turkey and expand its influence in Iraq, Lebanon, and Palestine. Public opinion polls, for example, continue to show that the key leaders in the Middle East’s resistance bloc — Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, Syrian President Bashar Assad, Lebanon’s Hassan Nasrallah, Hamas’s Khaled Mishaal, and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan — are all vastly more popular across the region than their counterparts in closely U.S.-aligned and supported regimes in Jordan, the Palestinian Authority, and Saudi Arabia.

And, now, the Obama administration stands by helplessly as new openings for Tehran to reset the regional balance in its favor emerge in Bahrain, Egypt, Tunisia, Yemen, and perhaps elsewhere. If these “pro-American” Arab political orders currently being challenged or upended by significant protest movements become at all more representative of their populations, they will no doubt become less enthusiastic about strategic cooperation with the United States. And, if these “pro-American” regimes are not replaced by salafi-dominated Islamist orders, the Arab governments that emerge from the present turmoil are likely to be at least somewhat receptive to Iran’s message of “resistance” and independence from Israel and the West.

Certainly, any government in Cairo that is even mildly more representative than Hosni Mubarak’s regime will not be willing to keep collaborating with Israel to enforce the siege of Gaza or to continue participating in the CIA’s rendition program to bring Egyptians back to Egypt to be tortured. Likewise, any political order in Bahrain that respected the reality of that country’s Shiite-majority population would be firmly opposed to the use of its territory as a platform for U.S. military action against Iranian interests.

Over the next year, all these developments will shift the regional balance even more against the United States and in favor of Iran. If Jordan — a loyal U.S. client state — were to come into play during this period, that would tilt things even further in Iran’s direction.

Against this, Soros, other American elites, the media, and the Obama administration all assert that the wave of popular unrest that is taking down one U.S. ally in the Middle East after another will now bring down the Islamic Republic — and perhaps the Assad government in Syria, too. This is truly a triumph of wishful thinking over thoughtful analysis.

Many of these same actors, of course, worked themselves up into quite a frenzy after the Islamic Republic’s June 2009 presidential election. For months, we were subjected to utterly unsubstantiated claims that the election had been stolen and that the Green Movement would sweep aside the Iranian “regime.” Like Soros today, many pundits who predicted the Islamic Republic’s demise in 2009 or 2010 put various time frames on their predictions — all of which, to the best of our knowledge, have passed without the Iranian system imploding. (But don’t worry about the devastating impact of such egregious malpractice on the careers of those who proved themselves so manifestly incompetent at Iran analysis. In today’s accountability-free America, every one of the Iran “experts” who were so wrong about the Green Movement in 2009 and 2010 is back at it again.)

From literally the day after Iran’s 2009 presidential election, we pointed out that the Green Movement could not succeed in bringing down the Islamic Republic, for two basic reasons: The movement did not represent anything close to a majority of Iranian society, and a majority of Iranians still support the idea of an Islamic Republic. Two additional factors are in play today, which make it even less likely that those who organized and participated in scattered demonstrations in Iran over the past week will be able to catalyze “regime change” there.

First, what is left of the Green Movement represents an even smaller portion of Iranian society than it did during the summer and fall of 2009. The failures of defeated presidential candidates Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi to convincingly document their assertions of electoral fraud and the Green Movement’s pivotal role in the West’s progressive demonization of the Islamic Republic since June 2009 have not played well with most Iranians inside Iran. That’s why, for example, former President Mohammad Khatami has quietly distanced himself from what is left of the Green Movement — as has every reformist politician who wants to have a political future in the Islamic Republic. As a result of these highly consequential miscalculations by the opposition’s ostensible leaders, those who want to try again to organize a mass movement against the Islamic Republic have a much smaller pool of troops that they might potentially be able to mobilize. This is not a winning hand, even in an era of Facebook and Twitter.

Second, the effort to restart protests in Iran is taking place at a moment of real strategic opportunity for Tehran in the Middle East. The regional balance is shifting, in potentially decisive ways, in favor of the Islamic Republic and against its American adversary. In this context, for Mousavi and Karroubi to call their supporters into the streets on Feb. 14 — just three days after the Obama administration had started issuing its own exhortations for Iranians to revolt against their government and as Obama and his national security team reeled from the loss of Mubarak, America’s longtime ally in Egypt — was an extraordinary blunder.

The Iranian people are not likely to recognize as their political champions those whom they increasingly perceive as working against the national interest. Two of Ahmadinejad’s most prominent conservative opponents — former President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani and former Revolutionary Guard commander and presidential candidate Mohsen Rezai — have publicly and severely criticized Mousavi and Karroubi over their recent actions and statements. Parliament speaker Ali Larijani, another Ahmadinejad opponent, told his colleagues last week, “The parliament condemns the Zionists, American, anti-revolutionary, and anti-national action of the misled seditionists,” accusing the two Green Movement leaders of falling into “the orchestrated trap of America.”

U.S. attempts to intervene in the Islamic Republic’s internal politics are typically maladroit and often backfire. But the Obama administration’s performance is setting new standards in this regard. Among other consequences, the administration’s latest initiative to stir up unrest in Iran will put what is left of the reform camp in Iranian politics at an even bigger disadvantage heading into parliamentary elections next year and the Islamic Republic’s next presidential election in 2013, because reformists are now in danger of being associated with an increasingly marginalized and discredited opposition movement that is, effectively, doing America’s bidding.

At a more strategic level, the Obama administration’s post-Ben Ali, post-Mubarak approach to Iran is putting important U.S. interests in serious jeopardy. It is putting at risk, first of all, the possibility of dealing constructively with an increasingly influential Islamic Republic in Iran. More broadly, at precisely the time when the United States needs to figure out how to deal with legitimate, genuinely independent Islamist movements and political orders, which are the most likely replacements for “pro-American” autocracies across the Middle East, the Obama administration’s approach to Iran is taking U.S. policy in exactly the opposition direction.

The United States faces serious challenges in the Middle East. Its strategic position in this vital part of the world is eroding before our eyes. Indulging in fantasies about regime change in Iran will only make the situation worse.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: