Koalisi di Indonesia Salah Format

Koalisi di Indonesia Salah Format

SUMBER: Irib

Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, masalah koalisi yang timbul saat ini disebabkan oleh kerancuan kontrak politik yang dibuat sejak awal. Koalisi yang ada di Indonesia saat ini, ujarnya, menggunakan logika tata negara yang tidak sehat.

“Logika yang tidak sehat ketika mengkooptasi hak anggota ke dalam hak fraksi. Dan kemudian mengkooptasi hak fraksi dalam hak koalisi yang bernama setgab,” urainya dalam diskusi di Fraksi Partai Demokrat, Senin (14/3) sebagaimana dikutip laman Mediaindonesia.com.

Hal itu menurutnya, terjadi karena presiden merasa posisinya tidak aman. Maka sebagai langkah darurat dilakukanlah pembentukan koalisi. Langkah darurat melalui koalisi itu dilakukan karena sedang terjebak dalam sebuah sistem yang rancu.

“Setgab memang solusi untuk kebutuhan politik praktis. Tapi ikatan itu salah format, sehingga tidak efektif,” kata dia.

Kerancuan itu, menurut Yunarto, disebabkan konsep koalisi tak dikenal dalam sistem presidensial. Presiden dalam kondisi seperti sekarang, seperti bergantung pada parpol. “Ketika parpol dalam posisi dapat menawan presiden, justru disediakan wadah, kan aneh,” ujar Yunarto.

Sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, lanjutnya, tak jelas antara presidensial dan parlementer. “Makanya saya bilang presidenter atau parlemensial?” sindirnya.

Jika benar menganut sistem presidensial, sambungnya, presiden tidak perlu khawatir terjadi pemakzulan oleh legislatif. Pemakzulan hanya dapat dilakukan ketika presiden memakzulkan dirinya sendiri dengan cara terkena tindak pidana korupsi.

Jenis koalisi yang digunakan setgab pun menurutnya, hanya fokus soal jumlah kursi, bukan berdasar pada kesamaan platform kebijakan dan program. Hal itu menyebabkan ikatan dalam koalisi menjadi renggang.
Pemilu Kada Diusulkan Serentak

Laman Mediaindonesia.com memberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djoehermansyah Djohan sepakat dengan usulan dilakukannya pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) serentak di kota-kota besar.

“Sebenarnya, memang idealnya di provinsi dulu. Jadi gubernur dulu, kemudian walikota,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin (14/3).

Djoehermansyah pun sepakat dengan usulan agar pemilu kada serentak dilakukan di kotamadya, dengan alasan pendidikan dan ekonomi di perkotaaan cenderung lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

“Karena masyarakat sudah cerdas dan keadaan ekonomi sudah baik. Kalau kabupaten, nanti dulu. Jadi bertahap. Tunggu sampai masyarakatnya melek politik dan keadaan ekonomi membaik dulu lah,” jelasnya.

“Jangan sampai peraturan terlalu maju, tapi tidak sesuai dengan realitas yang ada,” tegasnya.

Akan tetapi, walaupun sepakat dengan pemilu kada serentak di kota, Djoehermansyah menyatakan masalah ini belum diatur dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejauh ini, pemerintah baru mengatur perihal pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi yang dilakukan DPRD.

“Untuk sekarang kita excercise dulu di provinsi dengan pemilihan lewat DPRD itu. Tapi kita tetap mendengar. Mungkin nanti kita adopsi pemilihan serentak di kota,” tutupnya.

Seperti diketahui, ada usulan agar pemilu kada serentak tidak dilaksanakan secara langsung untuk semua daerah.

Pakar politik dari Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan menyatakan pemilihan secara langsung dilakukan secara terbatas, cukup di wilayah yang sudah maju seperti Surabaya. Sementara untuk daerah yang masih belum seberapa maju, tidak digelar secara langsung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: