Gagalnya Revolusi Bayangan Buatan AS di Iran

Gagalnya Revolusi Bayangan Buatan AS di Iran

SUMBER: Irib

S

Kelompok anti revolusi

ejak sepekan terakhir ini, pemerintah AS kian gencar kembali melancarkan serangan politik dan gelombang propaganda baru melawan Republik Islam Iran. Presiden AS Barack Obama lewat pernyataan intervensifnya dalam mendukung gerakan makar di Tehran menegaskan bahwa rakyat Iran harus memiliki keberanian yang mumpuni untuk memperjuangkan kebebasan dan melanjutkan aksi protesnya terhadap pemerintah Republik Islam Iran.

Senada dengan Obama, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga melontarkan klaim tak berdasarnya dengan menyebut Republik Islam Iran sebagai junta militer yang diktator. Istri mantan presiden AS itu dengan lugas menandaskan, “Biarkanlah saya secara terang-terangan dan langsung mendukung cita-cita rakyat yang kini turun di jalan-jalan Tehran”.

Sejak beberapa hari sebelum digelarnya peringatan hari kemenangan Revolusi Islam Iran yang jatuh pada 11 Februari, AS dengan sokongan imperium media massanya berusaha memanfaatkan momentum revolusi di Mesir dan Tunisia untuk menyerang pemerintah Republik Islam Iran. Tak segan-segan Washington pun menggandeng puak-puak kontra revolusi Islam untuk menggalang massa yang konon dimaksudkan untuk menciptakan gerakan revolusi sebagaimana yang kian marak terjadi di dunia Arab belakangan ini.

Tak ayal serangan propaganda baru AS itu mendapat reaksi keras dari rakyat Iran bahkan memperkuat tekad mereka untuk berpartisipasi lebih luas lagi dalam demo akbar memperingati hari kemenangan Revolusi Islam 11 Februari. Hadirnya puluhan juta rakyat Iran dalam demo akbar 11 Februari kali ini menjadi bukti kuat bagi masyarakat internasional bahwa hingga 32 tahun semenjak kemenangan Revolusi Islam, rakyat Iran masih setia mendukung Republik Islam Iran walau kerap mendapat pelbagai tekanan dan ancaman dari musuh-musuh revolusi.

Di sisi lain munculnya aksi unjuk rasa puak-puak anti-Revolusi Islam di Tehran dengan dalih mendukung gerakan revolusioner rakyat Mesir dan Tunisia pasca demo akbar 11 Februari lebih layak disebut lelucon politik ketimbang sebagai sebuah gerakan massa. Pasalnya, kentara sekali bahwa aksi unjuk rasa tersebut memang didesain untuk memprovokasi massa dan menciptakan kerusuhan. Sekitar puluhan pengacau berusaha menyulut kerusuhan dengan membakar sejumlah fasilitas publik di berbagai titik di Tehran.

Tidak hanya itu saja, puak-puak pengacau itu bahkan melancarkan aksi kekerasan terhadap massa yang memprotes aksi anarkisme mereka. Akibat aksi kekerasan itu, dua mahasiswa tewas tertembak dan sembilan polisi mengalami luka-luka. Tragisnya, Presiden AS Barack Obama dan Menlu Hillary Clinton terang-terangan menyokong gerakan tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai pemberani dan pecinta kebebasan!

Namun demikian ada satu point menarik yang disinggung harian Christian Science Monitor menyangkut dukungan terbuka Hillary Clinton terhadap gerakan makar di Tehran baru-baru ini. Koran terbitan AS itu mencatat, “Meski Clinton mengklaim penyebaran demokrasi, namun ia sama sekali tak pernah menyebut nama negara-negara lain dan aksi protes rakyat terhadap para penguasa negaranya.” Masih menurut Christian Science Monitor, segera setelah munculnya rangkaian kerusuhan di Tehran, Clinton menegaskan dukungan terbukanya terhadap aksi anarkisme di Tehran. Ironisnya, di saat yang sama Clinton seakan tak ambil peduli dengan gerakan rakyat di Yordania, Bahrain, dan Yaman yang jelas-jelas muncul dari tubuh rakyat dan bukan hasil rekayasa sebagaimana gerakan makar anti-Republik Islam Iran yang terjadi di Tehran. Bahkan tidak hanya itu saja, sejumlah utusan dari AS melakukan lawatan ke Yordania dan menyatakan dukungan pemerintahan Obama terhadap kepemimpinan raja Yordania.

Apa yang diungkap Christian Science Monitor ini secara tidak langsung telah mengungkap politik standar ganda AS dalam menyikapi isu demokrasi. Di saat Gedung Putih sudah merasa tak kuasa lagi membendung kebangkitan rakyat Mesir dan Tunisia untuk menggulingkan rezim diktator yang selama ini menjadi sekutu dekat Washington, AS pun berusaha mengesankan dirinya mengiringi gerakan rakyat di kedua negara itu serta menyokong tuntutan demokrasi dan kebebasan yang mereka perjuangkan. Namun di saat yang sama, pemerintah Obama berusaha bungkam terhadap efek domino dari gerakan revolusioner rakyat Mesir dan Tunisia di negara-negara Arab lainnya yang dikuasai rezim-rezim diktator dukungan AS. Washington bahkan gencar mengirim utusan politik dan militernya ke negara-negara Arab yang dilanda gerakan protes rakyat untuk menelaah situasi terbaru di sana dan mencegah tumbangnya rezim-rezim otoriter Arab yang masih bertahan dan menjadi sekutu dekat AS.

Transformasi akhir di Mesir dan Tunisia serta sejumlah negara Timur Tengah yang masih dikuasai rezim-rezim diktator dukungan AS sejatinya telah memporak-porandakan kebijakan AS di Timur Tengah. Selama ini, Mesir menjadi tumpuan politik AS di Dunia Arab. Dengan sokongan Mesir dan penguasa-penguasa diktator seperti Hosni Mubarak, proses perundingan yang diistilahkan perundingan damai Timur Tengah pun digelar. Namun lagi-lagi perundingan itu pun menemui jalan buntu akibat nafsu ekspansionisme rezim zionis Israel. Meski begitu, AS masih saja berharap perundingan damai itu bisa dihidupkan kembali dengan dukungan Hosni Mubarak.

Dalam situasi yang pelik semacam itulah, pemerintah AS berusaha menutupi kegagalan politiknya di Timur Tengah dengan melancarkan proganda anti-Republik Islam Iran. Sebuah gerakan yang menunjukkan bahwa hingga kini AS masih belum memiliki pemahaman yang sahih tentang situasi riil rakyat dan kehidupan demokrasi di Iran.

Manuver terbaru AS untuk menciptakan kekacauan di Iran sejatinya merupakan kelanjutan dari rangkaian aksi kerusuhan pasca pemilu presiden Iran tahun 2009 yang bertujuan untuk merusak prestasi demokrasi dan citra Iran di mata masyarakat internasional. Sembari merangkul antek-antek pro-Barat di dalam negeri Iran, AS berusaha menciptakan kekacauan di Tehran untuk menyasar beberapa target. Munculnya aksi demo dengan dalih mendukung gerakan revolusioner di Mesir dan Tunisia di Tehran baru-baru ini sejatinya hanyalah kedok bagi AS untuk menggapai ambisi politiknya. Pemerintah AS berusaha mengesankan aksi unjuk rasa rekayasa tersebut seperti gerakan rakyat di Mesir dan Tunisia. Tentu saja, manuver semacam itu bukanlah hal yang baru. Sudah lebih dari tiga dekade semenjak kemenangan Revolusi Islam, AS getol melancarkan politik Iran-fobia di kalangan negara-negara Timur Tengah sebagai upaya untuk mencegah dijadikannya Iran sebagai model demokrasi Islam di dunia.

Kebangkitan rakyat Mesir dan Tunisia menentang rezim otoriter dan menjalarnya gerakan serupa di negara-negara Timur Tengah lainnya dengan mengusung slogan-slogan kebebasan, keadilan, dan revitalisasi nilai-nilai Islam merupakan indikator nyata kehancuran politik AS dalam upayanya untuk merusak citra Republik Islam Iran di mata publik regional. Selama ini, AS menciptakan sebuah front yang menghimpun negara-negara Arab dengan dukungan para rezim despotik Timur Tengah untuk menghadapi Republik Islam Iran. Namun sebagaimana jamak diketahui front tersebut telah mengalami pembusukan dari dalam.

Kini di saat AS terperanjat dan merasa kecolongan dengan munculnya gerakan rakyat menentang rezim-rezim otoriter dukungan Washington, Gedung Putih pun mulai mengubah strategi dan taktiknya dalam merusak wajah Republik Islam Iran. AS berusaha meniru apa yang terjadi di Mesir dan memboyongnya ke Iran seolah-olah di Iran pun tengah muncul gerakan revolusi rakyat menentang pemerintah sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Upaya rekayasa itu dipraktekkan dalam aksi demo 14 Februari oleh sejumlah puak-puak kontra revolusi Islam di Tehran.

AS yang gagal membendung gerakan revolusioner di Mesir dan Tunisia, berusaha mengkopi mentah-mentah gerakan tersebut di Iran. Hanya saja, apa yang muncul di Tehran kali ini murni merupakan rekayasa AS untuk menumbangkan pemerintah Republik Islam Iran yang sah dan demokratis. Tentu saja, aksi rekayasa itu pun pupus sebelum berkembang. Realitas politik di Iran sangat kontras dengan apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Pasca Revolusi Islam, rakyat Iran telah menjalankan kehidupan berdemokrasi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Islam. Selama 32 tahun terakhir, sudah 30 kali pemilu parlemen, pemilu presiden, dan dewan kota digelar. Enam presiden dengan berbagai latar belakang aliran politik dan ideologi telah memimpin Iran lewat pemilu yang digelar sebanyak 10 kali.

Namun apa yang terjadi di Mesir sejak 30 tahun terakhir sungguh jauh berbeda. Hosni Mobarak beserta kroni-kroninya menguasai seluruh pilar-pilar kekuasaan sementara pemilu yang digelar hanya sekedar sandiwara politik belaka. Begitu juga di Tunisia, selama separuh abad terakhir, Habib Bourguiba dan Zine el-Ebidine Ben Ali menubuhkan pemerintahan otoriter yang didukung negara-negara Barat.

Untungnya, mesin propaganda dan imperium media massa AS tak mampu mengeksploitasi secara penuh aksi unjuk rasa 14 Februari Tehran yang dilancarkan oleh puluhan antek-antek Washington. Mereka gagal mengkloning revolusi rakyat Mesir dan Tunisia di Iran. Dan seperti biasanya semenjak lebih dari tiga dekade terakhir, pemerintah AS pun lagi-lagi harus menelan pahitnya kekalahan setelah gagal menciptakan revolusi bayangan di Iran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: