UU Parpol: Partai Kecil Dibunuh

UU Parpol: Partai Kecil Dibunuh

SUMBER: Republika

Jangan sampai UU Parpol diuji materiil di MK.

JAKARTA — Revisi UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik (Parpol) yang segera disahkan oleh DPR memuat aturan yang semakin ketat bagi parpol. Antara lain, adanya aturan verifikasi kepengurusan partai yang wajib ada di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota.

Padahal, tak semua partai, terutama partai kecil, memiliki kantor perwakilan di 33 provinsi. Maka, partai-partai kecil pun menjerit. Sekjen Partai Patriot Sulistianto keberatan dengan aturan verifikasi itu. Ia mempertanyakan niat DPR dan pemerintah. “Apa mau membunuh partai kecil?” kata Sulistianto, Selasa (14/12).

Dia mengingatkan, UU Pemilu telah menyatakan bahwa peserta Pemilu 2009 bisa menjadi peserta pemilu berikutnya. Dia mengingatkan, DPR dan pemerintah harus ingat bahwa di daerah tidak cuma ada sembilan fraksi seperti DPR. Partai Patriot memiliki 207 anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengingatkan, revisi RUU Parpol ini menafikan keterwakilan parpol berbasis agama tertentu atau kelompok masyarakat tertentu.

“Bisa dibayangkan bagaimana partai seperti PDS bisa memperoleh kepengurusan 75 persen kabupaten di Aceh dan 50 persen kecamatannya?” kata David. Dia mengingatkan, partai berbasis massa Kristen yang dipimpinnya itu pernah meraih 2,4 juta suara.

Ketua Umum PBB MS Kaban menilai, aturan verifikasi itu diskriminatif. Dia mengingatkan, jangan sampai DPR dan pemerintah menyepakati aturan yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil.

“Syarat kantor itu memang berat,” kata Kaban. Namun, dia meyakinkan bahwa partainya sanggup mengikuti syarat kepengurusan bahkan sampai 50 persen kecamatan.

RUU Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Parpol baru-baru ini ditandatangani Komisi II DPR bersama pemerintah. Dalam Pasal 3 ayat 2(c) disebutkan, untuk bisa menjadi badan hukum parpol harus punya kepengurusan di setiap provinsi dan paling sedikit di 75 persen jumlah kabupaten/kota.

Kemudian, kepengurusan di minimal 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota bersangkutan. Verifikasi kepengurusan parpol akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pengamat politik Cetro Hadar Navis Gumay mengatakan, aturan ini tak akomodatif bagi partai yang baru dibentuk. Hadar menduga, aturan ini sengaja dibuat oleh kekuatan politik besar di DPR untuk mematikan para pesaingnya. Menurutnya, revisi UU ini membawa semangat penyederhaan partai politik yang membawa misi konfederasi partai-partai kecil dan peleburan partai kecil.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menegaskan, verifikasi partai politik sama sekali bukan bertujuan untuk menggusur partai kecil. “Tujuan pengaturan ini untuk menguatkan kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi dan untuk meningkatkan fungsi dan peran partai tersebut,” ujar Arif.

Karena itu, aturan ini mencakup penataan dan pengaturan internal partai politik. Tujuan elementer dan agregat partai politik, sebut Arif, adalah mengikuti pemilu nasional. Karena itu, institusi partai tersebut juga harus bersifat nasional.

“Pendirian dan pembangunan partai politik harus dihindari dari unsur spekulasi,” kata dia. Maksudnya, partai yang tak bisa ikut pemilu nasional tapi terus ikut pemilu kepala daerah. n abdullah sammy/indira rezkisari/joko sadewo/palupi annisa auliani ed: rahmad budi harto

Pasal Pembunuh Itu

Pasal 3 UU Nomor 2/2008

Kepengurusan paling sedikit 60 persen dari jumlah provinsi,
50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi bersangkutan
25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota bersangkutan

Pasal 3 RUU Perubahan atas UU Nomor 2/2008

Kepengurusan di semua provinsi
75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi bersangkutan.
50 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota bersangkutan.


Catatan:

Pada Pemilu 2009, dari 115 parpol yang mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM, hanya 24 parpol yang lolos verifikasi untuk membuktikan jumlah kepengurusan di daerah. Setelah mengantongi sertifikat verifikasi dari Departemen Hukum dan HAM, parpol akan mengikuti proses verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum.
Wawancara
Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika

Oknumnya Mungkin Ada yang Salah

Presiden menyoal komunikasi antara aparat hukum dan pers?
Beliau menduga ini soal opini ya, image. Yang dituju itu jangan sistemnya. Jangan sistem seperti kejaksaan, KPK, itu kan sistem. Sistem yudikatif kita.

Nah, oknum-oknumnya mungkin ada yang salah, ada yang tidak benar. Itunya yang diserang tidak apa-apa. Kalau kelembagaannya diserang, nanti khawatir orang tidak percaya kepada sistem dan kelembagaan.Kalau orang tidak percaya lagi sistem dan kelembagaan, orang akan memilih jalan singkat, jalan pintas, misalnya, melakukan hukum rimba atau hukum di jalanan.

Jadi, beliau siap-siap saja. Oke-oke saja kalau seandainya dikritisi ada oknum-oknum di situ. Tapi, sistem ini kan harus dipelihara. Polisi, misalnya, memang banyak masalah dan sebagainya, tapi tidak semua polisi seperti itu.

Yang kedua, sistem kepolisian kita yang sampai ke tingkat desa-desa, ya aparat keamanan kita baru polisi. Kalau itu dimusuhi oleh masyarakat, misalnya, mereka dikeroyok dan sebagainya, tentu akibatnya ini sistemnya gitu. Kalau oknumnya, katakanlah, dalam tanda kutip, tidak baik, itu kan di mana-mana saja ada.

Presiden ingin lembaga penegak hukum harus pandai berkomunikasi dengan publik?
Jadi, begini. Karena lembaga hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kalau kurang-kurang penjelasan kepada publik, orang menujunya ya kepada Presiden semua. Jadi, menyalahkannya, misalnya, kasus Gayus, kenapa Presiden tidak ikut campur, seperti kasus Bibit-Chandra, kenapa Presiden tidak ikut campur. Presiden kan di eksekutif, sistem demokrasi kita menganut trias politika.

Kecuali kalau dia dihukum, diberikan grasi oleh Presiden, itu kan the next step. Tapi, ketika proses itu sendiri, beliau tidak mencampuri. Bahkan, ipar beliau sendiri tempo hari beliau tidak ikut campuri proses hukumnya. Jadi, tidak bisa dicampuri. Kata orang Presiden harus turun tangan, loh kalau setiap kasus Presiden turun tangan, jadi apa pula negeri ini.

Jadi, ini maksudnya, kalau lembaga-lembaga hukum itu sendiri tidak menjelaskan secara transparan kepada masyarakat, semuanya ditujukan kepada Presiden. Termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Presiden juga menyampaikan hal yang begitu, dikaitkan dengan masalah apalah, sekarang kan banyak hal sensitif di masyarakat.

Presiden bilang pers menyerang lembaga hukum, konteksnya bagaimana?
Beliau tidak bilang begitu. Beliau hanya menggarisbawahi supaya, misalnya, media itu tidak menohok kepada lembaga penegakan hukumnya, lebih kepada oknum-oknumnya. Karena kalau lembaga ini sistem yang kita buat sendiri, yang kita sepakati secara konstitusi. ed: budi raharjo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: