SBY Batal Ke Belanda: Harga Diri RI dan Gerakan RMS Belanda

Harga Diri RI dan Gerakan RMS Belanda

SUMBER: Kompas

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Ruang VIP Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010) siang terkait pembatalan lawatannya ke negeri Belanda.

 

Pada menit-menit terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan niat berkunjung ke Belanda.

Dia menganggap pembatalan kunjungan itu adalah upaya melindungi harga diri bangsa dari ancaman gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di tubuh pengadilan negeri kincir angin itu.

Presiden sebelumnya dijadwalkan bertolak menuju Belanda pada Selasa (5/10) siang.

Awalnya, Kepala Negata dan rombongan dijadwalkan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 13.30 WIB, menggunakan pesawat Kepresidenan Garuda Indonesia Airbus 330-200.

Sebelum berangkat, Presiden dijadwalkan memberikan keterangan kepada wartawan.

Namun hingga saat yang ditentukan itu, Presiden belum memberikan pernyataan ataupun menaiki pesawat.

Sekitar pukul 14.00 WIB, suasana yang awalnya tenang mulai menjadi hiruk- pikuk. Sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden bergegas ke posisi tertentu.

Sementara itu, sejumlah petugas keamanan dari TNI dan Polri nampak sibuk mengatur dan memarkir sejumlah mobil yang biasa tergabung dalam iring-iringan kepresidenan.

Sejumlah mobil itu berada pada posisi meninggalkan Halim Perdanakusuma, lengkap dengan pengawalan ketat oleh sejumlah petugas keamanan.

Pada saat yang sama, barang-barang yang sudah dimasukkan ke pesawat mulai dikeluarkan kembali.

RMS
Adalah kelompok yang menamakan diri Republik Maluku Selatan (RMS) yang membuat Presiden Yudhoyono urung memenuhi undangan Kerajaan dan pemerintah Belanda.

Dalam pernyataan resmi tentang pembatalan kunjungan, Presiden Yudhoyono menegaskan, telah terjadi pergerakan dalam sistem pengadilan di Belanda.

“Ada semacam pergerakan di Den Haag yang didalamnya ada yang mengajukan tuntutan ke pengadilan di Den Haag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia, dan bahkan meminta kepada pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda saat ini,” kata Yudhoyono.

Presiden kemudian mengidentifikasi dalang gerakan itu secara spesifik, katanya “Yang menuntut ada warga negara Belanda, tapi juga ada organisasi, termasuk yang menamakan diri RMS.”

Sebelumnya, sebuah kelompok di Belanda yang mengaku sebagai aktivis RMS meminta agar Presiden Yudhoyono ditangkap saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda pada awal Oktober 2010.

Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui pengadilan oleh Presiden RMS, John Wattilete yang juga seorang advokat, seperti termuat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS.

Wattilete juga menginginkan agar Presiden RI menjelaskan tempat pemakaman mantan Presiden RMS Soumokil.

Gerakan separatis RMS berhasil ditumpas oleh TNI pada 1952, dua tahun setelah RMS diproklamirkan oleh Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil pada 25 April 1950.

Soumokil berhasil meloloskan diri dan meneruskan gerilya sampai akhirnya berhasil ditangkap pada 1962. Empat tahun kemudian, dia dieksekusi mati.

Meski demikian, gaung RMS masih terdengar. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan, gerakan RMS di Belanda telah memasuki tahap pengadilan.

Menurut dia, otoritas pengadilan Den Haag telah menyetujui untuk memroses tuntutan RMS melalui prosedur yang dipercepat. Dengan adanya proses yang dipercepat itu, maka sidang kasus tersebut akan digelar bersamaan dengan kedatangan Presiden Yudhoyono ke Belanda.

Harga diri
Presiden Yudhoyono keberatan dengan prosedur pengadilan tersebut. Yudhoyono menganggap, seorang tamu negara akan menggadaikan harga diri bangsa jika berkunjung ke suatu negara pada saat negara itu menggelar sidang tuntutan terhadap tamu negara tersebut.

“Bagi Indonesia, bagi saya, kalau sampai seperti itu, digelar pengadilan saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa,” kata Presiden.

Presiden juga menyatakan keberatan karena persidangan itu disetujui oleh otoriras pengadilan Belanda, negara yang berinisiatif mengundang Yudhoyono.

“Yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Den Haag, ke Belanda, atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda, pada saat itulah digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia,” kata Yudhoyono menagaskan.

Presiden menjelaskan, permasalahan itu adalah permasalahan politik. Presiden menganggap jika kunjungan tetap dilakukan, hal itu akan menimbulkan salah presepsi dan menimbulkan situasi psikologis yang tidak baik.

“Saya tidak ingin hubungan baik dengan negara mana pun, termasuk Belanda yang dalam perkembangannya justru makin meningkat kerjasamanya, diganggu dengan situasi psikologis seperti ini,” kata Presiden.

Yudhoyono menagaskan, pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda bukan karena ketakutannya terhadap tuntutan dan ancaman RMS.

Menurut dia, ancaman terhadap seorang presiden adalah hal wajar. “Ada ancaman keamanan misalnya, itu biasa. Tidak boleh surut kalau ancaman atau persoalannya seperti itu,” katanya.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, juga menekankan, pembatalan itu adalah upaya untuk menjaga harga diri bangsa.

“Dampak politis dari pemberitaan di mana kemudian itu diputuskan dari lembaga pengadilan di sana, itu akan membuat suatu situasi yang tidak menguntungkan dan tidak baik juga untuk harga diri dan kehormatan kita,” katanya menjelaskan.

Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda rencananya akan diisi dengan sejumlah agenda.

Dalam kunjungan itu, Presiden Yudhoyono dijadwalkan menerima Tanda Kehormatan `Order of the Dutch Lion` dari Ratu Beatrix. Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, yang dilanjutkan dengan Pertemuan Bilateral Indonesia-Belanda.

Selain itu, Yudhoyono dan PM Belanda akan menyaksikan penandatanganan dokumen Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif RI-Belanda.

Berikutnya, Presiden akan meninjau pusat pengendalian air terkemuka di Belanda dan menghadiri “Roundtable Meeting” dengan para petinggi perusahaan besar Belanda.

Agenda Presiden selanjutnya adalah berpidato di Universitas Leiden yang akan dihadiri oleh para akademisi terkemuka Universitas Leiden, pejabat tinggi pemerintahan dan tokoh masyarakat Belanda.

Presiden juga dijadwalkan mengunjungi Universitas Wageningen untuk menyaksikan presentasi mengenai “Green Gold: Capitalizing on the Increasing Demand for Biomass” dan “Scientific Cooperation between Indonesia and the Netherlands.”

Bahkan, Presiden juga dijadwalkan menerima kunjungan para pemain sepak bola Belanda keturunan Indonesia dan perwakilan komunitas Indonesia di Belanda.

Dan, semua agenda itu pun terpaksa dibatalkan, demi harga diri bangsa ini.

_____________________________________

BERITA TERKAIT

SBY Sindir Pengadilan Distrik di Belanda

SUMBER: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat melontarkan sindiran terhadap mekanisme pengadilan distrik di Den Haag, Belanda, ketika membuka rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan proses pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang digelar pada 5 Oktober lalu. Waktu ini bertepatan dengan waktu kunjungan Presiden ke Belanda. “Tuntutan diajukan pada 4 Oktober. Pengadilan memutuskan menggelar persidangan pada 5 Oktober. Saya kira ini pengadilan paling cepat di dunia. Isinya adalah berkaitan dengan apa yang disebut pelanggaran HAM oleh kita, Indonesia, khususnya di Maluku,” kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Kabar soal digelarnya pengadilan soal pelanggaran HAM, katanya, diterima dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Lantas, Presiden pun mengonfirmasi surat tersebut ke Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Fanny Habibie. Dubes Fanny kemudian membenarkan hal tersebut.

Akhirnya, setelah menerima masukan dari Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Presiden memutuskan untuk menunda kunjungannya. Dikatakan, ketika Ratu Belanda Wilhelmina Armgard berkunjung ke Indonesia, dia mendapat sambutan hangat.

“Menjadi sulit saya terima ketika saya datang disambut dengan pengadilan seperti itu. Saya tidak takut kalau ada unjuk rasa, itu biasa. Saya juga tidak gentar kalau dikatakan ada ancaman terhadap kunjungan Presiden. Tidak apa-apa, ada sistem pengamanan, ada Paspampres. Tetapi ketika yang akan ada adalah sebuah pengadilan yang digelar dengan topik masalah HAM kita, dan sidang tuntutan untuk menangkap Presiden Indonesia digelar sesaat sebelum saya datang. Menurut saya, ini tidak bisa diterima,” katanya.

Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Belanda dalam kondisi yang baik sejak tahun 2005. Pada tahun tersebut, Belanda secara resmi mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saat itu, Pemerintah Belanda mengirim menteri luar negeri untuk menghadiri peringatan HUT Kemerderkaan RI di Indonesia. Perdana Menteri Belanda pun beberapa kali menghadiri peringatan HUT Kemerderkaan RI yang digelar di KBRI di Belanda.

______________________________________

BERITA TERKAIT LAINNYA

Satu Tanggapan

  1. gempur ja belanda tu pak kita jng mau takut ma negra tu putra-putri bangsa siap membelah negara sampai titik darah terakhir

    indonesia adalah negara beradab, sdang yg d lkukan d belanda tu adalah penghinaan bagi bangsa ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: