Polri Dinilai Kurang Serius Berantas Mafia Hukum

Polri Dinilai Kurang Serius Berantas Mafia Hukum

SUMBER: Siaga Indonesia

SIAGA-HUKUM: Keseriusan Polri memberantas mafia hukum dinilai masih kurang. Solusinya, reformasi di tubuh institusi tersebut harus tetap dilakukan, meski praktik mafia sulit dihilangkan.

Hal itu diungkapkan praktisi hukum Juniver Girsang dan Wakil Koordinator Indonesia Corruptin Watch (ICW) Adnan Topan Husodod alam diskusi bertema “Komitmen Polri dalam Pemberantasan Mafia Hukum” di Jakarta, Senin (28/6). Juniver Girsang mencontohkan adanya makelar kasus di kepolisian yang bisa membolak-balikkan kasus perdata dan pidana.

“Ada kasus perdata di kepolisian diupayakan supaya jadi pidana. Kita laporkan ini ke Irwasum supaya dibereskan. Kita berupaya agar pimpinan Polri tegas terhadap oknum yang menyalahgunaan kewenangannya,” ujar Juniver.

Salah satu contoh kasus yang diungkapkannya seusai diskusi itu yakni kasus “White Rose” di Bali yang merupakan kasus perdata yang dipaksakan menjadi kasus pidana. Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah itu, Polri harus bersikap profesional agar polisi tetap terhormat.

“Karena sejak awal kasus ini tidak cukup bukti dan jika tidak cukup bukti maka polisi harus berani mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jangan ada kesan karena polisi sudah terlanjur melakukan penahanan namun setelah diproses tidak ditemukan bukti lantas polisi takut mengeluarkan SP3,” paparnya lagi.

Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan komitmen Polri dalam pemberantasan mafia hukum di internal Polri masih kurang dan publik menerima adanya kesan pembiaran yang dilakukan terhadap mafia hukum di kepolisian.

Adnan mengatakan, mafia hukum memiliki hubungan mendalam dengan para petinggi kepolisian, terorganisir dan biasanya melibatkan banyak pihak. Ia menyebut empat wilayah yang rentan terjadinya korupsi atau suap-menyuap di kepolisian, yakni sektor penegakan hukum, sektor pelayanan publik, sektor pembelanjaan APBN seperti kredit dan pinjaman, serta sektor pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.(bnj)

_________________________

.

BERITA TERKAIT

  1. DPR Menilai Polri Tak Serius Usut Mafia Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: