Kapolri lindungi jenderal `kotor`

Kapolri lindungi jenderal `kotor`

SUMBER: Harian Terbit

Tanggal : 01 Jul 2010
Sumber : Harian Terbit

JAKARTA – Sikap Polri yang mempermasalahkan dan menggugat majalah Tempo membuktikan Polri anti kritik. Upaya tersebut juga dinilai berlebihan dan hanya mencari-cari kesalahan. Juga terkesan, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dan petinggi Polri lainnya, ingin melindungi ‘jenderal-jenderal kotor’.

“Polri sebaiknya mengusut soal rekening gendut jenderal, bukan malah mengurusi cover majalah Tempo. Saya kira gambar di cover majalah tempo tersebut hanya mencerminkan sindiran, dan seharusnya Polri intropeksi diri,” kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (30/6).

Bambang mencontohkan, Kepolisian di Inggris yang terbilang sudah lebih maju dan bersih ketimbang Kepolisian Indonesia, juga sering disindir oleh media-media Inggris bahkan lebih parah dari yang dilakukan oleh majalan Tempo. Namun, Kepolisian disana tidak pernah menanggapinya, dan justru melakukan pembenahan internal.

“Gugatan itu harus dipertimbangkan lagi, karena bernada mengancam dan mencerminkan Polri arogan. Apalagi, masalah tersebut nantinya ditangani oleh Bareskrim yang notabene institusinya sendiri. Kalau gugatan pidana, itu bisa sangat subjektif nanti. Melaporkan terus ditangani Bareskrim” ujarnya.

Menurutnya, kasus ini justru sebaiknya dijadikan sebagai momen yang tepat untuk membuka diri dan jika memang benar terbukti ada penyimpangan seperti yang dituduhkan oleh majalah Tempo, Polri harus bersikap tegas.

Disamping itu, kata dia, jika penyimpangan yang diduga dilakukan oleh para jenderal dan ternyata benar dan dilakukan pembiaran, akan berdampak negatif terhadap internal Polri. Pasalnya, masalah ini akan menimbulkan kecemburuan, dan tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga ikut melakukan hal serupa.

Bertepatan dengan peringatan HUT Polri Ke 64, Bambang berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hanya tinggal diam atas apa yang terjadi di internal Polri. Karena, sebagai pemimpin Negara SBY bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Polri. “SBY harus turun tangan membenahi Polri, bila perlu adanya teguran keras untuk membenahi internal Polri,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho. Menurutnya, rencana gugatan Polri terhadap majalah Tempo tersebut justru kian menunjukkan keganjilan terkait data yang tersaji dalam edisi Rekening Gendut Jenderal Polri itu.

“Langkah Polri berlebihan karena bersifat represif konservatif. Upaya hukum ini jusrtu akan menimbulkan kecurigaan publik dan merembet pada dugaan rekening mencurigakan perwira tinggi Polri,” katanya.

Dia menilai, seharusnya Polri mengungkapkan data secara gamblang terkait beberapa nama petingginya yang mempunyai bisnis sampingan. Sehingga, Polri dapat membuktikan bahwa rekening-rekening yang diduga terkait penyimpangan itu adalah hasil usaha atau investasi yang legal dilakukan oleh petinggi Polri. ICW juga mengaku mendukung langkah Tempo untuk tak menyebutkan nama sumber data.

Terkait dengan peringatan HUT Bhayangkara, Emerson menilai momentum ini akan sia-sia jika tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan pim-pinan Polri. Salah satunya, dengan menjawab ketidakpercayaan publik soal rekening fantastis sejumlah jenderal. “transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utama bagi proses reformasi kepolisian,” jelasnya.

Hal senada dikemukakan Anggota Dewan pembina Police Watch (IPW) Jhonson Panjaitan, menurutnya, sikap kepolisian yang terkesan memberikan reaksi negatif terhadap pemberitaan Majalah Tempo itu mencerminkan lembaga tersebut belum sungguh-sungguh ingin membersihkan diri dari praktek-praktek kotor oknum anggotanya.

“Kalau polisi sungguh-sungguh ingin membersihkan diri mestinya kepolisian mengundang tempo secara tertutup untuk minta support data dalam upaya melakukan penindakan. Bukan malah sibuk mencari siapa yang membocorkan data tersebut kepada Majalah Tempo,” tutur Jhonson.

Jhonson mengatakan sikap polisi yang tidak siap dikritik seperti sekarang ini akan membuat masyarakat makin tidak percaya lembaga tersebut mampu membersihkan diri. “Ma-lah terkesan mereka berupaya melindungi anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran,” tambahnya.

Sementara, mantan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara dihubungi terpisah mengatakan kepolisian mestinya menyikapi hasil investigasi Majalah Tempo sebagai masukkan untuk melakukan pembersihan di tubuh kepolisian.

Contohlah sikap mantan Gubernur DKI Ali Sadikin (alm). Setiap ada kritik dari pers dijadikan masukan untuk memperbaiki lembaga yang dipimpinnya. Kalau memang isi tulisan tidak benar laporkan ke Dewan Pers, ujarnya seraya mengatakan tidak seperti sekarang polisi malah melaporkan Tempo ke polisi juga. (arbi/wilam/junaedi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: