Setelah Drama Senayan

Setelah Drama Senayan

SUMBER: TempoInteraktif

Kamis, 04 Maret 2010 | 01:17 WIB

Drama politik di gedung DPR Senayan akhirnya mulai memasuki titik menentukan. Setelah proses panjang yang diwarnai berbagai manuver rumit, melalui voting anggota Dewan memutuskan bahwa diduga terjadi penyimpangan dalam penanganan Bank Century. Penyimpangan terjadi dari proses merger hingga penyelamatan bank. Kesimpulan ini memiliki konsekuensi serius, yakni membuka kemungkinan Wakil Presiden Boediono dimakzulkan.

Itulah arah politik yang mesti diantisipasi oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, hasil angket ini jelas semakin menunjukkan begitu rapuhnya koalisi partai pendukung pemerintah. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, yang diharapkan menopang pasangan SBY-Boediono, ternyata justru ikut menyerang pemerintah lewat angket Century.

Memang pemakzulan masih harus melalui beberapa tahap lagi. Tapi, melihat konstelasi politik sekarang yang tidak menguntungkan pemerintah SBY, langkah ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan DPR akan menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Boediono kendati persyaratannya cukup berat.

Sesuai dengan konstitusi, pemakzulan bisa dilakukan jika presiden atau wakilnya melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, melakukan tindak pidana berat lain atau perbuatan tercela. Alasan lain yang bisa digunakan adalah bila presiden atau wakilnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatannya.

Usulan pemakzulan harus diajukan oleh dua per tiga anggota DPR dan disetujui oleh dua per tiga yang hadir. Langkah berikutnya, pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga inilah yang akan memutuskan apakah tudingan Dewan terhadap Wakil Presiden itu bisa diterima atau tidak. Jika bisa, proses pemakzulan melaju ke MPR.

Ketatnya prosedur itu sebenarnya menunjukkan bahwa, meski dimungkinkan, pemakzulan merupakan langkah politik luar biasa. Itu sebabnya, di beberapa negara yang lebih matang demokrasinya, pemakzulan sangat jarang dilakukan. Bahkan Amerika Serikat, yang telah dua abad membangun demokrasi, baru sekali menjalankan langkah darurat ini.

Demokrasi kita jauh lebih muda dari Amerika. Sejarah kita menunjukkan dua kali pemakzulan, yaitu terhadap Soekarno pada 1966 dan Abdurrahman Wahid pada 2001. Kedua pemakzulan itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Namun jelas, langkah politik itu juga menjadi pelajaran mahal. Di satu sisi, pemakzulan memungkinkan mekanisme demokrasi berjalan melalui pencopotan presiden dan wakil presiden yang dianggap melanggar hukum. Namun, di sisi lain, pemakzulan membuka ruang lebar bagi terciptanya ketidakstabilan politik.

Pemerintah harus berusaha mencegah munculnya kekacauan politik. Para politikus di DPR pun menghitung ongkos politik yang ditanggung negeri jika mereka melanjutkan manuvernya lebih jauh. Sulit membayangkan jika kelak siapa pun presiden dan wakil presidennya akan dengan mudah diturunkan jika kebijakannya dengan mudah ditafsirkan sebagai peluang untuk pemakzulan. Jika itu yang terjadi, siklus ketidakstabilan politik akan berputar cepat dan korbannya adalah demokrasi itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: