Banyak anggota MPR ‘tak serius’ ikuti rapat paripurna

Banyak anggota MPR ‘tak serius’ ikuti rapat paripurna

SUMBER: Harian Terbit

Sumber Foto dari sini

RAPAT paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemarin tampaknya tidak menarik minat anggota untuk terus mengikuti hingga selesai. Padahal, agenda rapat itu bagian yang amat penting, yakni pengesahan tata tertib dan kode etik MPR yang baru. Ketika pendapat fraksi-fraksi disampaikan masing-masing juru bicara, banyak anggota mulai meninggalkan ruang sidang, padahal Ketua MPR Taufiq Kiemas dan para wakil ketua tetap berada di meja pimpinan.

Ketika tiba pukul 12.00 Wib, rapat tidak diskors, lalu sebagian anggota turun ke bawah menikmati sajian makan siang di lantai II Gedung Nusantara. Dalam catatan Harian Terbit, rapat paripurna MPR selesai pukul 14.15 wib. Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat menyatakan suhu politik menjelang sidang paripurna DPR yang akan menyelesaikan pekerjaan Pansus Angket Bank Century ikut mempengaruhi rapat paripurna MPR. “Mungkin semua terfokus ke Century, soalnya besok (hari ini) mau diputuskan,” katanya menjawab Harian Terbit.

Celakanya, rapat paripurna masih berlangsung, ada komisi-komisi di DPR yang mengadakan rapat kerja dengan mitra masing-masing. Padahal, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Seolah-olah, rapat paripurna MPR tidak penting, sekadar seremonial belaka. “Tidak juga, semua penting, rapat di MPR juga penting karena dalam tata tertib yang baru mengatur soal pemakzulan,”tandas Martin.

Salah satu materi dalam tattib MPR yang baru itu adalah soal pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan dan pengosongan jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan rumusan dan diskusi-diskusi yang dilakukan Panitia Ad Hoc MPR, tidak ada norma yang mengatur apabila gabungan partai(koalisi) yang berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kesamaan pandangan untuk menentukan calon. Pertanyaan adalah, “Siapa yang paling berhak menetukannya?”

Selain itu juga belum ada penegasan bahwa gabungan partai politik yang berhak mengajukan adalah gabungan secara resmi tercatat di KPU. Sementara itu dari kajian yang dibuat oleh Panitia Ad Hoc MPR, dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil Presiden, tidak ada pengaturan tentang perlunya proses verifikasi terhadap 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Panitia Ad Hoc MPR sepakat untuk merumuskan beberapa norma aturan sehingga dapat menutup kekosongan tersebut dan sangat mengharapkan ke depan, norma tersebut akan ditingkatkan daya laku hukumnya dengan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. (andoes)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: