Kewenangan Polisi Perlu Dikaji Ulang

Kewenangan Polisi Perlu Dikaji Ulang

SUMBER: Republika

By Republika Newsroom
Minggu, 01 November 2009 pukul 16:41:00

karikaturSURABAYA–Pakar Hukum Kriminal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengatakan, penahan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah pimpinan KPK adalah arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan yang memperburuk citra kepolisian sendiri. Dia berpendapat kewenangan Polisi perlu ditinjau ulang agar kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa mendatang.

“Kewenangan Polisi terlampau luas dan perlu ditinjau ulang utnuk didakan pengkajian. Sebab dengan kewenanganya itu membuat kebingungan masyarakat seperti yang terjadi sekarang. Jika hal ini tidak segera direspon oleh presiden maka kerusuhan yang pernah terjadi sebelum pemerintahanya akan terjadi dan akan mengganggu stabilitas kemananan. Ini yang harus dipikirkan oleh presiden,” ungkap I Wayan Titip Sulaksana Ahad (1/11)

Dicontohkan Wayan, polisi mempunyai kewenangan untuk menahan siapapun yang sedang berpekara, karena alasan ‘obyektif dan subyektif’ yang termaktub didalam undang-undang. Sedangkan pada kasus Bibit dan Chandra itu, tidak memenuhi unsur keadilan masyarakat, karena tidak sedikit pejabat yang berperkara tetapi tidak dilakukan penahanan oleh polisi dengan alasan kewenanganya itu

“Masih banyak pelaku korupsi yang tidak diproses, dan banyak pula orang yang sudah diproses secara hukum dan sudah disidangkan tetapi tidak ditahan. Contohnya kasus gratifikasi yang membelit sejumlah anggota DPRD Surabaya periode lalu.Tetapi tidak ditahan, inilah yang membuat rasa keadilan muncul bertubi-tubi dan memojokan polisi. Dan masih banyak kasus seperti ini terjadi di Jatim khususnya di Surabaya,” cetus Wayan

Dia mendesak presiden SBY segera merespon sebagian besar masyarakat Indonesia yang gerah dengan penahana yang tidak memenuhi rasa keadilan itu. Sebab tindakan polisi yang menahan kedua pimpinan KPK itu bukti polisi belum bisa menyatu dengan masyarakat sipil.

“Justru polisi kembali ke orde baru karena ruh sipilnya hilang, artinya polisi kembali bermental militer. Makanya SBY sebagai presiden harus tegas tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Wayan sembari mengaku bersedia menjadi jaminan atas ditahanya Bibit dan Chandra oleh Polisi.

KPK terbentuk imbuh Wayan adalah kehendak rakyat Indonesia, karena kepolisan maupun kejaksaan sebagai lembaga resmi negara dinilai tidak mampu memberantas kasus-kasus korupsi yang sudah mendarah daging diseluruh lapisan masyarakat. “Yang membentuk kan DPR, wakil rakyat. Artinya itu kehendak rakyat karena mereka menjadi anggota DPR dipilih oleh rakyat,” cetusnya lagi

Diungkapkan Wayan penangkapan Bibit dan Cahdara adalah insiden hukum terbesar di Indoensia yang pernah ada. Koplisian dinilainya melaksanakan kewenanganya berdasarkan pretensinya bukan karena menegakan hukum setegak-tegaknya.

“Tidak ada yang salah jika polisi mempunyai kewenagan menahan orang atau siapapun yang dianggap akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, tetapi dalam kasus ini kepekaan masyarakat terlalu kuat karena KPK telah membuktikan kinerjanya. Sehingga ini dianggap kriminalisasi KPK,”

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: