Kewenangan Polisi Perlu Dikaji Ulang

SUMBER: Republika

By Republika Newsroom
Minggu, 01 November 2009 pukul 16:41:00

SURABAYA–Pakar Hukum Kriminal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengatakan, penahan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah pimpinan KPK adalah arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan yang memperburuk citra kepolisian sendiri. Dia berpendapat kewenangan Polisi perlu ditinjau ulang agar kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa mendatang.

“Kewenangan Polisi terlampau luas dan perlu ditinjau ulang utnuk didakan pengkajian. Sebab dengan kewenanganya itu membuat kebingungan masyarakat seperti yang terjadi sekarang. Jika hal ini tidak segera direspon oleh presiden maka kerusuhan yang pernah terjadi sebelum pemerintahanya akan terjadi dan akan mengganggu stabilitas kemananan. Ini yang harus dipikirkan oleh presiden,” ungkap I Wayan Titip Sulaksana Ahad (1/11)

Dicontohkan Wayan, polisi mempunyai kewenangan untuk menahan siapapun yang sedang berpekara, karena alasan ‘obyektif dan subyektif’ yang termaktub didalam undang-undang. Sedangkan pada kasus Bibit dan Chandra itu, tidak memenuhi unsur keadilan masyarakat, karena tidak sedikit pejabat yang berperkara tetapi tidak dilakukan penahanan oleh polisi dengan alasan kewenanganya itu

“Masih banyak pelaku korupsi yang tidak diproses, dan banyak pula orang yang sudah diproses secara hukum dan sudah disidangkan tetapi tidak ditahan. Contohnya kasus gratifikasi yang membelit sejumlah anggota DPRD Surabaya periode lalu.Tetapi tidak ditahan, inilah yang membuat rasa keadilan muncul bertubi-tubi dan memojokan polisi. Dan masih banyak kasus seperti ini terjadi di Jatim khususnya di Surabaya,” cetus Wayan

Dia mendesak presiden SBY segera merespon sebagian besar masyarakat Indonesia yang gerah dengan penahana yang tidak memenuhi rasa keadilan itu. Sebab tindakan polisi yang menahan kedua pimpinan KPK itu bukti polisi belum bisa menyatu dengan masyarakat sipil.

“Justru polisi kembali ke orde baru karena ruh sipilnya hilang, artinya polisi kembali bermental militer. Makanya SBY sebagai presiden harus tegas tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Wayan sembari mengaku bersedia menjadi jaminan atas ditahanya Bibit dan Chandra oleh Polisi.

KPK terbentuk imbuh Wayan adalah kehendak rakyat Indonesia, karena kepolisan maupun kejaksaan sebagai lembaga resmi negara dinilai tidak mampu memberantas kasus-kasus korupsi yang sudah mendarah daging diseluruh lapisan masyarakat. “Yang membentuk kan DPR, wakil rakyat. Artinya itu kehendak rakyat karena mereka menjadi anggota DPR dipilih oleh rakyat,” cetusnya lagi

Diungkapkan Wayan penangkapan Bibit dan Cahdara adalah insiden hukum terbesar di Indoensia yang pernah ada. Koplisian dinilainya melaksanakan kewenanganya berdasarkan pretensinya bukan karena menegakan hukum setegak-tegaknya.

“Tidak ada yang salah jika polisi mempunyai kewenagan menahan orang atau siapapun yang dianggap akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, tetapi dalam kasus ini kepekaan masyarakat terlalu kuat karena KPK telah membuktikan kinerjanya. Sehingga ini dianggap kriminalisasi KPK,”

Jangan Remehkan Dukungan Rakyat

SUMBER: Republika

By Republika Newsroom
Minggu, 01 November 2009 pukul 22:24:00

Politisi PAN Abdillah Toha: DPR ‘Tertidur’ DPR ‘Jalanan’ Bergerak

SUMBER: Republika

By Republika Newsroom
Senin, 02 November 2009 pukul 00:52:00

JAKARTA–Politisi PAN Abdillah Toha menilai DPR “tertidur” dan politisi “mati suri” sehingga mendorong rakyat bergerak meneriakkan aspirasinya melalui berbagai media, terkait kasus penahanan pimpinan KPK nonaktif Bibit Waluyo – M Chandra. “Situasi terkini jelas membuktikan bahwa ketika DPR “tertidur ” dan politisi `mati suri`, maka “DPR jalanan” bergerak sekaligus menjadi alternatif perjuangan rakyat untuk meneriakkan aspirasinya, antara lain melalui “dunia maya”,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu malam .

Anggota MPP PAN ini menambahkan, itulah dunia komunikasi modern dan media terkini yang belum sepenuhnya dipahami oleh para politisi itu. “Sementara itu, konperensi pers Presiden SBY (tentang kasus penahanan Bibit-Chandra), menurut saya tidak menjawab keprihatinan masyarakat luas. Masalahnya kan bukan sekadar proses hukum yang harus dihormati, tetapi sudah menjurus kepada krisis hukum dan kepercayaan atau “trust of public”,” tegasnya.

Yang terjadi d sini, tambahnya, bukan pula hanya masalah orang per orang. “Tetapi terkesan ada masalah kesewenang-wenangan sebuah lembaga pengayom masyarakat (polisi). Jadi, bagi saya, bukan tidak ada kriminalisasi KPK, tapi ada, dan dilakukan melalui anggotanya,” ungkapnya.

Sayang sekali, demikian Abdillah Toha, hal ini terjadi ketika Pemerintah sedang memusatkan perhatian kepada pertemuan puncak 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke- II, yang salah satu pendukungnya Partai Amanat Nasional.

Presiden Boleh Intervensi
Abdillah Toha kemudian menyatakan, kepemimpinan seseorang (harus) diuji ketika ada krisis. “Dan dalam krisis, Presiden sesungguhnya dibolehkan (melakukan) intervensi ,” ujarnya.

Hal itu, menurut Abdillah , bisa dilakukan kepada bawahannya, termasuk Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri , tanpa harus melanggar hukum.

“Karena, Kapolri itu kan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan bertangung jawab kepadanya. Ingat, bersikap pasif berarti membiarkan dan merestui. Disinilah kita perlu memberi “support”(dukungan, red) kepada pimpinan kita itu,” kata Abdillah Toha lagi. ant/kpo

Malam Ini, Susno Duadji Resmi Non Aktif

SUMBER: Tempo Interaktif

Senin, 02 November 2009 | 22:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisaris Jenderal Susno Duadji, Senin (2/11) malam ini, resmi dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Menurut sebuah sumber yang tak mau disebutkan namanya di Mabes Polri, pelaksana tugas Kabareskrim Mabes Polri selanjutnya adalah Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik M Arif Mansur.

“Penentuan Plt Kabareskrim itu melalui rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan malam ini,” ujar sumber tersebut.

Penonaktifan Susno sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri, kata dia, ditujukan untuk mempermudah kerja tim pencari fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyusul kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang tengah kontroversial ditengah masyarakat. “Kalau tidak terbukti (melakukan kesalahan) maka Susno kembali menjabat,” ujar sumber tersebut.

CORNILA DESYANA

Tindakan Kepolisian Dinilai Dikendalikan Pihak Lain

SUMBER: Tempo Interaktif

Senin, 02 November 2009 | 21:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat Kepolisian Univeritas Indonesia, yang juga Purnawirawan Polisi, Bambang Widodo Umar menilai, tindakan Kepolisian yang memproses kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dinilai dikendalikan oleh pihak lain.

“Ada kekuatan lain yang bisa mengendalikan proses itu (proses hukum Bibit dan Chandra),” ujar Bambang Widodo Umar di Markas Imparsial, dalam rangka mendukung Bibit dan Chandra, Senin siang (2/11).

Menurut Bambang, Kepolisian seolah-olah mengalami kelelahan dalam menangani kasus Bibit dan Chandra. Akibatnya, aspirasi yang disampaikan bawahan di Lembaga Kepolisian, terabaikan. Bambang berharap, Polisi bisa lebih luwes dengan masyarakat sehingga bisa melegakan semua pihak. “Polisi harus bisa mengelola citranya di depan masyarakat,” ujar Bambang.

Mantan pejabat Kepolisian lainnya, Komisaris Besar Purnawirawan, Alfons Loemaw menyatakan, dalam proses hukum Bibit dan Chandra, Kepolisian harus bisa merumuskan masalah dalam proses hukum yang jelas.

“Dalam pembuktian hukum ilmiah seperti ini, kalo pasalnya pemerasan yah pemerasan, kalo pasalnya penyalahgunaan wewenang yah penyelahgunaan, kalo pasalnya penyuapan yah penyuapan, tapi kalau tiap hari tukar-tukar berarti perumusan masalahnya tidak jelas, kalau perumusan masalahnya tidak jelas berarti action plan berikutnya juga rumit,” ujar Alfons di kesempatan yang sama.

Alfons menilai, dalam menetapkan status seseorang, beserta pasal yang dituduhkan, Kepolisian juga bertanggung jawab terhadap Undang-Undang, sebelum bertanggung jawab dengan Tuhan. Apalagi, tambah Alfons, sempat ada pernyataan, bahwa alasan penahanan setelah adanya pertimbangan bertanya kepada Tuhan.

“Bukan karena bertanya pada Tuhan, Undang-Undang tidak berhubungan dengan Tuhan. Nah ini berhubungan dengan individu, jadi jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam tindakan semacam ini. kok tanya pada Tuhan sih?” ujar Alfons.

Alfons juga menyetujui tindakan Presiden yang membentuk Tim pencari Fakta bagi kasus Chandra dan Bibit. Menurut Alfons, artinya Presiden bereaksi cepat atas keresahan pada masyarakat. “Ini bagus, artinya presiden sebagai dirgen dari pada orkestra melihat masyarakat atau penontonnya yang dengar lagu tidak enak, berteriak, beliau bereaksi cepat,” ujar Alfons.

Meski dibentuk untuk menengahi problem Kepolisian dan KPK, masyarakat diharapkan Alfons tetap berperilaku kritis dengan medasarkan pada Undang-Undang. “Kita jangan terlalu percaya kalau semua benar dan kita mengaminkan, kalo ada yang tidak benar harus kita kritisi karena aturan dasar atau buku sucinya, Undang-Undang,” kata Alfons.

Alfons juga menyatakan, Keluarga Besar Kepolisian adalah masyarakat juga. Saat ini sebagai masyarakat, keluarga besar kepolisian sedang tercederai rasa keadilannya. Sehingga, sebagai bagian dari masyarakat keluarga polisi juga akan mengawasi tindakan yang sedang dilakukan saat ini.

“Saya kira semua masyarakat akan pelototi ini dan akan teriakan, kok begini sih?? karena lagu anti korupsi ini merupakan senandung yang lagi enak didengungkan. Tapi kok pelakunya seperti Anggoro malah santai-santai, malah orang yang meprosesnya ditangkap, ini kan aneh?” ujar Alfons.

Sementara itu, pengamat Kepolisian dari Indonesia Police Wacht, Neta S. Pane menilai Lembaga Kepolisian cenderung arogan. Perilaku arogan tersebut karena hingga saat ini, tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja Kepolisian secara kritis.

“Kasus Bibit dan Chandra adalah salah satu contoh kesewenangan kepolisian. Seringkali mereka melakukan sangkaan tanpa alasan jelas karena arogansi,” ujar Neta. Akibatnya, tambah Neta harus ada revisi KUHAP dan prosedur penangkapan yang jelas di Kepolisian, guna menghindari kesewenangan itu. “Jika menangkap seseorang,polisi harus lapor pada hakim wilayah,” usul Neta.

CHETA NILAWATY

Bebaskan Bibit dan Chandra, Istana-Mabes Polri ‘diserbu’ ribuan massa

SUMBER: Harian Terbit

JAKARTA – Aksi dukungan kepada mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah terus mengalir. Ribuan massa dari berbagai elemen ’serbu’ Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (2/11) untuk menuntut pembebasan kedua tokoh tersebut. Habis dari Mabes Polri mereka akan demo ke Istana Negara.

Selain menuntut pembebasan Bibit dan Chandra, demonstran menuntut agar aliran dana Bank Century Rp6,7 trilun diusut tuntas dan menangkap seluruh pelakunya.

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arief Mustopo ditengah aksi unjuk rasa kepada Harian Terbit mengatakan, ada ribuan orang ikut dalam aksi ini. “Kami menuntut agar Bibit dan Chandra dibebaskan, dan buka semua hasil pemeriksaan. Kami juga mendesak agar aliran dana Bank Century 6,7 triliun diusut dan semua pelakunya ditangkap,” kata Arief.

Menurutnya, massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung itu akan melakukan aksi demo hingga malam hari. Sejumlah tokoh akan menyampaikan orasi.

Sedangkan yang melakukan orasi adalah, Muhammad Rifai, Erry Riyana, Egi Sujana, Marisah Haque, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi dan dari kalangan ICW. Mereka semua menuntut keadilan dan keterbukaan.

Dilaporkan, ada lima aksi mendukung Bibit-Chandra yang digelar hari ini, yakni aksi Himpunan Mahasiswa Iskam (HMI) MPO dan Solidaritas Masyarakat Ngali Sejabodetabek di Mabes Polri, massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Aliansi Nasional Tindak Korupsi dan Komisi Masyarakat Untuk Penyelidikan Korupsi.

Usai melakukan demonstrasi di Mabes Polri, tiga elemen massa melanjutkan aksinya ke depan Istana Negara. Mereka yang melanjutkan aksi ke Istana Negara Ketua PB HMI MPO, Chossin Amrullah dihubungi pagi tadi mengatakan, mereka menuntut Polri membebaskan Bibit dan Chandra dari penahanan karena dinilai tidak cukup alasan hukum dan minta segera dilakukan reformasi birokrasi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung agar bersih dari oknum-oknum jahat.

Sementara, Panglima Lasykar Empati Pembela Bangsa (Lepas), Eggy Sudjana dalam orasinya mengatakan, perseteruan KPK dan Polisi sekarang ini jangan sampai mengalihkan perhatian terhadap kasus Bank Century yang diduga melibatkan masntan Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Kedua tokoh ini harus bertanggungjawab secara hukum atas pengucuran uang negara Rp 6,7 triliun ke Bank Century.”

Sekjen Pro Demokrasi (Propdem) Adrianto menilai aksi demo elemen masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja polri yang tidak produktif. Polri mestinya ikut membantu membongkar kasus korupsi di PT Masaro dan Bank Century bukan sebaliknya malah membenturkan institusi polri dengan KPK.

Perseteruan antara Polri dan KPK sebenarnya berawal dari masalah tidak substansial yaitu soal penyadapan telepon dalam menyelidiki kasus Bank Century oleh KPK dan tersadap pembicaraan seorang pejabat polri. Tapi kasus ini telah berkembang menjadi perseteruan antar lembaga. (wilam/junaedi)

HMI Juga Desak Pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung

SUMBER: Kompas

Demo Himpunan Mahasiwa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) di depan Mabes Polri Jakarta, Senin (2/10).

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi (HMI-MPO) melakukan aksi demonstrasi menuntut pembebasan dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto. Mereka juga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencopot jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

“Presiden harus segera mencopot Kapolri dan Jaksa Agung karena gagal membersihkan institusi Polri dan Kejaksaan dari bandit koruptor,” ucap Ketua Umum PB HMI-MPO, M Chozin Amirullah, saat orasi di depan Mabes Polri Jakarta, Senin (2/11).

Sekitar 30 orang pendemo dalam aksinya membawa keranda mayat serta bendera kuning sebagai tanda matinya keadilan. Mereka juga mengikatkan pita hitam di lengan sebagai bentuk dukungan terhadap Bibit dan Chandra.

HMI, kata Chozin, mempertanyakan tuduhan dugaan menerima suap yang dilayangkan kepada Chandra-Bibit. Tuduhan itu dianggap tidak jelas. “Kalau tuduhannya suap, kenapa yang beri suap tidak ditangkap? Mana? Dia masih berkeliaran,” tegas dia.

Karena itu, HMI meminta agar kriminalisasi terhadap KPK oleh Polri dihentikan. Selain itu, dugaan rekayasa dalam penyidikan dua tersangka segera diungkap. “Kami menuntut Presiden bertindak tegas untuk membersihkan Polri dari pendekar berwatak jahat. Kembalikan fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum,” lontar dia.

Selain berorasi, mereka juga menampilkan aksi teatrikal pergulatan antara Presiden, koruptor, KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Dalam peran, koruptor meminta bantuan Presiden ketika ditangkap oleh KPK. Presiden lalu memerintahkan Polri dan Kejaksaan untuk menangkap pimpinan KPK.

Ngabalin: Jangan Bumi Hanguskan KPK

SUMBER: Kompas

Ali Mochtar Ngabalin datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (2/11), untuk menyampaikan dukungan dan solidaritas atas penahanan pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Senin (2/11), puluhan orang mulai berdatangan ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, untuk menyampaikan dukungan dan solidaritas mereka. Salah satunya mantan anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin. Ia mengimbau agar lembaga antikorupsi tersebut jangan dibumihanguskan.

“Pemerintah harus mendengarkan suara publik. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Ngabalin kepada para wartawan.

Ia mengatakan, publik sudah tidak dapat dibohongi lagi. Terlalu banyak kejanggalan dalam kasus penahanan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keduanya resmi ditahan Kamis lalu dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Dirut PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Ngabalin juga sempat meminta agar tokoh masyarakat lainnya turut memberikan dukungan mereka untuk KPK. Hingga berita ini diturunkan, beberapa tokoh masyarakat masih terus berdatangan ke KPK.

***************

Berita Terkait

1. Priyo: Bibit dan Chandra Kan Bersih, Kok Ditahan?
2. Polri: Kami Bukan Hamba Ketakutan
3. Pita Hitam di Lengan Anggota DPRD Jateng untuk KPK

Elemen Masyarakat Solo Desak Bibit dan Chandra Segera Dikeluarkan

SUMBER: Kompas

Laporan wartawan KOMPAS Sonya Helen Sinombor

SOLO, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat di wilayah Surakarta, Senin (2/11) mendesak kepolisian segera mengeluarkan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah (pimpinan KPK nonaktif) dari tahanan. Mereka menilai polisi tidak cukup bukti menahan Bibit dan Chandra.

Tuntutan agar polisi melepaskan Bibit dan Chandra disampaikan langsung beberapa akademisi, advokat, lembaga swadaya masyarakat, anggota DPRD, dan tokoh masyarakat, saat mendatangi Markas Kepolisian Wilayah Surakarta, Senin siang.

Rombongan yang membawa spanduk Dukung Cicak Lawan Buaya: Selamatkan Indonesia dari Kesewenang-wenangan Penegak Hukum menyampaikan surat permohonan mereka kepada Kepala Kepolisian Negara RI. Surat tersebut diserahkan mantan anggota DPR A Walid kepada Polwil yang diterima oleh Kepala Unit Operasi dan Jaga Polwil Surakarta, Komisaris Soerjadi.

Sebelumnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo Moh Jamin membacakan isi surat tersebut, dan diikuti pendapat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan perwakilan rombongan lainnya.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penahanan pimpinan KPK nonaktif Bibit dan Chandra dinilai tidak ada alasan yang jelas, kecuali keinginan polisi yang ingin menahan. “Berkaitan dengan hal tersebut, kami pribadi-pribadi yang bertandatangan dalam surat ini yang peduli pada kegiatan pemberantasan korupsi memohon agar keduanya dikeluarkan dari tahanan,” ujar Jamin.

Selain alat bukti tak lengkap, semua barang bukti berada di tangan polisi, alasan polisi harus melepaskan Bibit dan Chandra karena kredibilitas keduanya bisa dibuktikan, dan tidak mungkin melarikan diri.

Direktur LSM Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta, Alif Basuki, menegaskan penahanan terhadap Bibit dan Chandra lebih sarat dengan kesewenang-wenangan polisi.   “Kami sangat prihatin.Penahanan ini menjadi tanya tanya berbagai kalangan. Seharusnya polisi memandang hukum dari berbagai sisi dan menilai hukum secara progresif,” ujarnya.

Kehadiran perwakilan elemen masyarakat diramaikan dengan persembahan lagu dari Agus Dhukun yang berjudul Korupsi. Lagu ini menggema di ruangan pertemuan Polwil Surakarta dan mengundang perhatian.

*******************

Berita Terkait

1. Alumni UI Minta Chandra-Bibit Dibebaskan
2. Kisruh KPK Tekan Rupiah
3. Pemuda Lintas Agama Siap Jamin Bibit dan Chandra

Presiden Akhirnya Bentuk Tim Independen

SUMBER: Kompas

Laporan wartawan KOMPAS Nur Hidayati

Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Verifikasi Faktda dan Proses Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengakomodasi desakan masyarakat untuk menengahi konflik KPK-Polri terkait proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Untuk itu, Presiden membentuk tim independen verifikasi fakta dan proses hukum Bibit-Chandra. Tim diketuai praktisi hukum senior yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, dengan Wakil Ketua mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koesparmono Irsan, dan Sekretarisnya adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana. Tim dilengkapi dengan lima anggota, yakni praktisi hukum Todung Mulya Lubis, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, guru besar UI Prof Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, dan pengacara Amir Syamsuddin.

Keputusan membentuk tim independen itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Senin (2/11) siang ini, seusai pertemuan tim dengan Presiden SBY.

Tim ini mempunyai hak untuk mendapat informasi apa pun terkait proses hukum Bibit-Chandra. Target pastinya belum ditentukan, tetapi diharapkan dalam waktu dua pekan tim sudah bisa selesai bekerja. Kalau bisa bahkan kurang dari dua pekan.

Menurut rencana, Presiden SBY akan mengeluarkan keputusan presiden terkait pembentukan tim itu sore ini.

****************

Teten: Saya Menolak Masuk Tim

SUMBER: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki tidak masuk di dalam jajaran anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Penahanan Pimpinan KPK. Hal itu sempat memunculkan pertanyaan mengingat Teten adalah salah satu tokoh yang bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam.

“Sebenarnya tim ini ingin sekali Teten itu masuk di dalam tim, tetapi informasi yang diperoleh, Teten sendiri tidak bersedia. Namun, Teten bersedia untuk membantu,” kata Ketua TPF Adnan Buyung Nasution dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Jakarta, Senin (2/11) siang.

Teten yang dihubungi secara terpisah membenarkan hal tersebut. ”Saya memang menolak untuk masuk,” kata Teten.

Kenapa? “Ya, banyak kerjaan lah. Biar saya di luar saja. Saya kira kawan-kawan di dalam sudah cukup,” jawabnya diplomatis.

Selanjutnya, Teten pun membagikan hasil pertemuannya dengan sejumlah LSM terkait dengan kasus itu. Menurut Teten, usul yang dilahirkan dalam pertemuan itu adalah agar tim independen diberikan mandat berupa “Melakukan pengujian penggunaan kewenangan dari Kejaksaan Agung, Polri dan KPK sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, PT Masaro, dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu”.

Adapun usulan metode pengumpulan fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri atas empat hal, yakni:

1. Meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan
2. Mengakses dan memeriksa dokumen
3. Melakukan analisis dan rekomendasi
4. Melaporkan kepada Presiden dan publik

Sementara itu, berkaitan dengan keanggotaan TPF, direkomendasikan anggota yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi ini adalah Syafei Maarif, MM Billah, Anies Baswedan, Zumrotin, Teten Masduki, Asmara Nababan, Kamala Chandrakirana, Nursyahbani, Bambang Widodo Umar, Danang Widoyoko, Alfon S Lemau, Saldi Isra, Smita Notosusanto, dan Hendardi

******************

Berita Terkait

1. TPF Kasus KPK-Polri Harus Netral
2. Mantan Kapolri Besuk Bibit
3. Tim Independen Harus Lepas dari Kepentingan

Jundullah, Teror di Iran, dan Catatan untuk Eramuslim

SUMBER: Blog Kajian Timur Tengah

Oleh Dina Y. Sulaeman

Ehud Olmert Pidato Di San Francisco Di Teriaki Sebagai Penjahat Perang

Si penjahat Perang, Pembantai Rakyat Palestina dan lebanon Ehud Olmert, ketika berpidato di San Francisco di teriaki oleh protestan sebagai Penjahat perang. Videonya lihat disini.

Video kejahatan perang Israel lihat disini:

Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3

Gaza holocaust Made In Israel

Dari Berita SCTV

Obama Raih Nobel Perdamaian, Please…deh!!!

SUMBER: http://blogberitaalternatif.blogspot.com/2009/10/obama-raih-nobel-perdamaian-pleasedeh.html

Rakyat Amerika mengembalikan Demokrat kepada kekuasaan di Kongres salah satunya untuk menghentikan perang di Irak dan Afghanistan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tambahan pasukan. Rakyat Amerika pun memilih Barack Obama untuk menghentikan perang di Irak dan Afghanistan. Sejak itu, apa yang mereka dapatkan?

1. tak satu pun kader anti-perang Demokrat ada dalam kabinet Obama (Dennis Kucinich, contohnya).
2. penyambung lidahnya adalah seorang Zionis ekstrimis Rahm Emanuel sebagai Kepala Staf Gedung Putih.
3. eskalasi perang di Afghanistan.
4. perluasan perang ke area-area Pakistan.
5. akselerasi persiapan untuk menyerang Iran (ingat, Obama tidak pernah mencabut opsi militer terhadap Iran).
6. pengadilan terhadap tawanan Guantanamo masih terus berlangsung, UU Patriot masih aktif.
7. para penjahat perang era Bush hidup bebas tanpa investigasi.
8. Val Jones, satu-satunya orang di pemerintahan Obama yang mendukung investigasi baru atas 9/11, dipecat.
9. kesempatan untuk memberi rakyat Amerika jaminan kesehatan yang beradab diabaikan.

Dengan jejak rekam seperti di atas, Obama sudah seharusnya tampak seperti boneka lain yang dikendalikan para elit yang mengendalikan Bush. Tapi tunggu, Komite Nobel justru menghadiahinya dengan Hadiah Nobel Perdamaian 2009.

Tapi anda tidak perlu heran. Hadiah Nobel Perdamaian pernah dianugerahkan kepada figur-figur “warmonger” lainnya, seperti Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, dan bahkan Henry Kissinger. Ironisnya, Mahatma Ghandi–yang 5 kali dinominasikan–tidak pernah mendapatkan Nobel Perdamaian.

Jadi ini bukan kali pertama Nobel Perdamaian dihadiahkan kepada para penjahat perang, teroris, atau pemimpin imperial.

“Tentara Tuhan” yang Didukung “Setan Besar”

SUMBER: http://blogberitaalternatif.blogspot.com/2009/10/tentara-tuhan-yang-didukung-setan-besar.html

18 Oktober 2009, pukul 8 pagi waktu Iran bagian tenggara, bom itu meledak. Targetnya, “pertemuan persatuan” antara ketua-ketua suku Sunni dan Syiah di Propinsi Sistan-Balusistan yang difasilitasi Garda Revolusi Iran di kota perbatasan Pishin, dekat Sarbaz. Sistan-Balusistan merupakan rumah bagi sebagian besar minoritas Muslim Sunni di Iran.

Tak lama setelah aksi brutal itu, sayap teror Jundullah (tentara tuhan) mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang telah merenggut lebih daripada 30 nyawa manusia, termasuk di antaranya enam komandan Garda Revolusi, pasukan elit militer Iran. Sejak empat tahun lalu, setidaknya inilah aksi kesembilan yang dilakukan Jundullah, tak terkecuali serangan bom atas iring-iringan kendaraan Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada Desember 2005 yang menewaskan seorang pasukan pengawal.

Meski kerap menewaskan warga sipil Sunni dalam aksi-aksinya, Jundullah yang bernama resmi “Gerakan Perlawanan Rakyat Iran” mengklaim membela kepentingan-kepentingan Muslim Sunni di Iran, negeri mayoritas Muslim Syiah. Abdulmalik Rigi, pria kelahiran 1983, kini ditengarai sebagai sang pemimpin. Jundullah melakukan aksi-aksinya dari basis-basis di wilayah pegunungan Balusistan, perbatasan Pakistan-Iran. Kelompok teror ini juga kerap dihubungkan dekat dengan Al-Qaeda.

Pada 25 Februari 2007, koran Inggris, Telegraph, mengungkapkan bahwa keberadaan Jundullah merupakan bagian dari operasi rahasia Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA. Kebijakan berisiko tinggi ini ditujukan untuk menciptakan destabilisasi di Iran dengan cara mendanai kelompok-kelompok etnis minoritas di negara Persia itu. Iran dihuni etnis minoritas Kurdi di barat, Azeri di baratlaut, Ahwazi di baratdaya, dan Balusis di tenggara.

Pengungkapan ini didukung oleh Fred Burton, bekas pejabat desk anti-teror di Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan, “Serangan di dalam wilayah Iran berhubungan dengan upaya AS untuk mendukung dan melatih minoritas-minoritas etnis di Iran untuk mendestabilisasi rezim.”

Brian Ross, reporter investigatif peraih penghargaan dari jaringan pemberitaan AS, ABC News, pada 3 April 2007, melaporkan bahwa dukungan dana Washington kepada Jundullah diambil dari “anggaran rahasia” (classified budget) CIA yang tidak mengharuskan adanya pengawasan Kongres. Dana itu kemudian disalurkan melalui pembelot-pembelot Iran yang memiliki koneksi dengan negara-negara Arab.

Selain aksi pemboman dan penculikan, menurut Alexis Debat, pakar terorisme pada Nixon Center dan konsultan ABC News, Jundullah juga terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal narkotika. Jaringan ini diduga menjadi “kaki-tangan” aktivitas kantor CIA yang berpusat di Muscat, Oman.

Lebih jauh, seperti dingkapkan jurnalis senior peraih Pulitzer, Seymour Hersh, dalam analisisnya pada The New Yorker edisi 7 Juli 2008, upaya destabilisasi AS atas rezim di Tehran tak hanya melibatkan CIA. Komando Operasi Khusus Gabungan, sebuah detasemen khusus yang dibentuk Pentagon, juga terlibat dalam operasi ini, dan hal ini pada glirannya mengindikasikan adanya persetujuan Kongres.

Menurut Hersh, kelompok-kelompok teror itu mungkin tidak akan menimpakan kesulitan yang berarti terhadap Tehran, tetapi akan berperan lebih besar jika opsi serangan militer atas Iran benar-benar dipilih Israel atau Amerika.

Pada 9 Juni 2009, sebelum menghadapi eksekusi matinya, saudara Abdulmalik Rigi, Abdulhamid Rigi, mengkonfirmasi kepada Press TV tentang laporan bahwa AS berada di balik aksi-aksi kekerasan bersenjata dan pemboman yang dilakukan Jundullah di Iran. Abdulhamid mengatakan bahwa dari tahun 2005 dan seterusnya Malik telah melakukan beberapa pertemuan “rahasia” dengan agen FBI dan CIA di Karachi dan Islamabad.

Sejak lama pemerintah Iran telah menenggarai keterlibatan AS dengan Judullah. Tehran pun mendesak Pakistan untuk membersihkan wilayahnya dari basis-basis kelompok teror yang akan mengganggu hubungan kedua negara.

Entah bagaimana memahaminya, tapi bagi Iran para “tentara tuhan” ini tampak seperti kelompok yang di dukung si “setan besar”.

THE ROVING EYE

It’s bomb, bomb, bomb Iran time

SOURCE: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/KJ01Ak01.html

By Pepe Escobar

[Pepe Escobar is the author of Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007) and Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge. His new book, just out, is Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009).
He may be reached at pepeasia@yahoo.com.]

The United States and Western “bomb, bomb, bomb Iran” crowd – hysteria running at fever pitch ahead of Thursday’s multilateral nuclear talks in Geneva – could do worse than have a word with Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva.

Lula actually talked to Iranian President Mahmud Ahmadinejad face-to-face for over an hour on the sidelines of the United Nations General Assembly last week. He invited Ahmadinejad to visit Brazil in November. About the meeting, he went straight to the point, “What I wish for Iran is what I always wanted for Brazil – a peaceful, civilian nuclear program.”

Lula is an island of common sense in an ocean of hysteria. French President Nicolas Sarkozy publicly gave a December
deadline for Iran not to make a “tragic mistake”, as in provoking Armageddon. Italian Foreign Minister Franco Frattini reiterated the Group of Eight was giving Iran only three more months.

United States President Barack Obama – now running three wars (Iraq and the AfPak combo) – demanded that Iran (which is not at war with anybody) demonstrate “its peaceful intentions or be held accountable to international standards and international law“.

Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu announced to the UN, “the greatest threat facing the world today is the marriage between religious fundamentalism and the weapons of mass destruction”. Impervious to irony, Netanyahu obviously forgot that Iran – like Iraq in 2003 – has no weapons of mass destruction (WMDs), according to the International Atomic Energy Agency (IAEA). Israel not only has WMDs, but still refuses to sign the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) or allow its weapons to be inspected, as Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan rushed to clarify. As for religious fundamentalism, Zionism is more than a match to Iran’s Shi’itism.

As if this was not hysteria enough, leaks in Britain revealed that the head of M-I6 Sir John Scarlett and the head of Mossad Meir Dagan may have established that Saudi Arabia is ready to allow Israel to bomb Iran. The House of Saud remained mute. But not the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) – which de facto controls Iran’s missile program. They successfully tested long-range Shahab-3 and Sajjil solid-fuel missiles with a maximum range of 2,000 kilometers. Ergo, even more hysteria.

General Hoseyn Salami, commander of IRGC’s air force, told the IRINN TV network that Iran had a firm “no first strike” policy in terms of a missile war with Israel, and defended the tests as linked to the approaching anniversary of the 1980 Iraqi attack on Iran – the beginning of a horrible eight-year war that killed at least 250,000 Iranians. (The US, by the way, supported in that war a character who later personified the “new Hitler”, Saddam Hussein.)

Now compare all this to the Western reaction to what’s happening this Thursday in Beijing on China’s National Day parade for the 60th anniversary of the founding of the People’s Republic of China; an array of two types of surface-to-surface conventional missiles, a new land-based cruise missile, surface-to-surface intermediate and long-range missiles that could carry nuclear warheads, and nuclear intercontinental missiles will all be shown off in an asphalt catwalk. Not a peep from the West. It’s as if this was part of Beijing Fashion Week.

A non-secret secret
The all-out hysteria reaches ludicrous overtones when it comes to the disinformation campaign around the now iconic Iranian back-up nuclear enrichment plant, built at the base of a mountain inside an ultra-protected underground facility controlled by the IRGC some 30 kilometers northeast of the holy city of Qom. The plant was built with heavily reinforced concrete and is about the size of a football field, enough to hold 3,000 uranium-refining centrifuges.

The site was duly reported by Tehran in a letter to the IAEA, according to the rules this is done six months before a site becomes operational. Iranian Vice President Ali Akbar Salehi, also the head of Iran’s nuclear program, has stressed there was never anything “secret” about the plant; and justified its construction because of “threats” against Iran.

Ahmadinejad – an engineer – for his part stressed the plant would only be operational in 18 months. And it will be open to IAEA inspections according to a timetable already being discussed. This is the bottom line: if the IAEA inspects, there’s no way the plant will churn out nuclear weapons.

From Tehran’s point of view, this all makes sense; a back-up plant protected by the IRGC near Qom is a given after the George W Bush administration and Israel have repeatedly threatened to bomb Iran. Location is everything; imagine Israel bombing the outskirts of Qom. It’s as if the Pentagon bombed the Vatican.

As for Washington, it might have known about this “secret” plant during the George W Bush administration – as those usual suspects, “senior officials”, confirmed to US corporate media. But that raises the question: why did Israel and the US not expose it when it was “secret”, that is, still not reported to the IAEA?

Anyway, what remains excluded from the hysteria-saturated news cycle is that the new not-so-secret plant will not enrich uranium beyond 5% – the suitable level in a civilian energy program. A nuclear weapon demands 90% enrichment. The plant will not produce uranium hexaflouride, or UF6, which is used for enrichment. The bottom line, once again; the Qom backup plant changes nothing in terms of Iran’s nuclear program as recognized by the IAEA.

Talk first, bomb later
And that brings us back to Lula. Brazil, just like Iran, is a signatory of the NPT. Just like Iran, it is enriching uranium. Just like Iran, it does not allow unlimited, invasive IAEA inspections. And just like Iran, it has in the past kept some aspects of its nuclear technology “secret”.

Brazil enriches uranium to less than 5%, as part of its $1 billion nuclear industry, which will invest on seven new atomic plants to diversify the country’s consumption of oil and hydroelectric power. Brazil plans to start exporting enriched uranium before 2014. Brazilian centrifuges could be used to produce highly enriched uranium. But that’s a matter of political will. The letter of the Brazilian constitution effectively forbids the building of nuclear weapons.

In Iran the situation is actually similar. Both the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Ruhollah Khomeini, and current Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei have made it very clear that nuclear weapons are against Islam.

Obviously, the US State Department will always dismiss any comparisons between Tehran and Brasilia. After all, Brazil is a Western-style democracy and Iran is now, after the last presidential elections, a military dictatorship of the mullahtariat. Brazil may be a natural leader in South America, but it’s not threatening anybody; while Iran, a regional leader, threatens Israel’s “secret” nuclear hegemony in the Middle East. But in both Iran’s and Brazil’s case, the heart of the matter is the same: running a successful nuclear program is, above all, a question of national pride.

Sanctions cannot possibly work. And once again the current hysteria glaringly shows how, when it comes to Iran, double standards rule.

Washington was forced to admit sanctions did not work with the dictatorship in Myanmar. Now Washington wants to talk. Sanctions will not work on Iran either. It’s ridiculous, for instance, to imagine Iraq joining a Western-enforced gasoline embargo on Iran. Besides, Persians are too proud and loaded with too much history to succumb to threats.

Israel, sundry Sunni Arab puppet rulers and dictators, the pathetic American right and the European right, these all fear Iran’s regional clout and want to bring the regime down. The nuclear dossier could not be a more convenient cover story for regime change.

As much as the military dictatorship of the mullahtariat may be distasteful for the world and for a lot of Iranian citizens, the end does not justify the means. And the means won’t lead to the desired end, as an attack on Iran will make the whole population rally behind the regime. Something is profoundly rotten in the so-called “international community” kingdom – minus Russia and China, by the way – when it lets global policy be determined by someone like Netanyahu.

Obama and Lula meet this Friday in Copenhagen to see whether Chicago or Rio will win the race to host the 2016 Olympic Summer Games. The chemistry between them is excellent. Obama could do worse than check up on Lula on his face-to-face meeting with Ahmadinejad.

But as it stands, it’s more like the “international community” is being led in an Olympic race to bomb Iran.