HPP dan Kesejahteraan Petani

HPP dan Kesejahteraan petani

Sumber: http://www.republika.co.id/

Khudori
Pakar Ekonomi Pertanian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati janjinya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. Lewat Inpres No 1/2008 pengganti Inpres No 3/2007 tentang Kebijakan Perberasan, per 22 April 2008 harga per kg gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras masing-masing naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.000, Rp 2.600 menjadi Rp 2.840, dan Rp 4.000 jadi Rp 4.300 (naik 7,5-10 persen).

Pertanyaan mendasarnya, apakah kenaikan HPP akan bisa mendongkrak kesejahteraan petani? Menilik besar kenaikan yang hanya sedikit di atas inflasi kumulatif (April 2007-Maret 2008), sesungguhnya HPP belum bisa jadi jalan peningkatan kesejahteraan petani. Apalagi, dari sisi waktu kenaikan HPP kehilangan momentum.

Lazimnya, HPP dibuat sebelum musim tanam dan diberlakukan saat panen raya agar ada insentif petani. Kini panen tinggal sebulan. Bahkan, sebagian besar petani sudah tidak memiliki gabah/beras. Karena dibuat di luar pakem, tidak heran jika beleid ini disambut dingin petani.

HPP juga kian kehilangan makna karena sudah jadi kenyataan hidup sehari-hari bahwa kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, terutama input usaha tani, terjadi jauh sebelumnya. Bukan hanya kali ini, sesungguhnya sejak pemerintah memilih kebijakan HPP (2002) sebagai pengganti beleid harga dasar, fungsi kebijakan harga sebagai instrumen kesejahteraan petani telah terdegradasi.

HPP bukanlah bentuk perlindungan harga, baik harga langit-langit (ceiling price) maupun harga dasar (floor price). Batu pijak konsep HPP adalah kuantitas, yaitu membeli sejumlah tertentu beras/gabah (untuk kebutuhan stok nasional dan raskin) pada harga yang ditentukan. Karena sifatnya pada target kuantum, maka pengaruh pembelian terhadap tingkat harga di pasar menjadi residual.

Tingkat kesejahteraan petani berhubungan dengan struktur pasar gabah/beras yang tidak adil. Struktur pasar gabah/beras sangat jauh dari sistem persaingan sempurna seperti diajarkan dalam buku-buku teks, karena karakter penguasaan informasi pasar dan informasi jaringan yang asimetris.

Akses petani padi terhadap pasar amat kecil sehingga sulit bagi petani memperoleh harga secara penuh seperti tercantum dalam HPP. Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar berjanji membeli langsung ke petani. Tapi, faktanya Bulog selalu membeli gabah/beras dari mitra, baik koperasi atau tengkulak.

Mereka ini yang menjadi ujung tombak pembelian gabah/beras petani, baik untuk memenuhi stok pemerintah maupun untuk dikirimkan ke distributor dan pasar beras di kota-kota besar. Penelitian empiris membuktikan, keterkaitan harga produksi pertanian di tingkat konsumen dan di tingkat produsen (petani) bersifat asimetri (Simatupang, 1989). Ini berarti, peningkatan harga beras di tingkat konsumen ditransmisikan tidak sempurna dan lambat ke harga gabah di tingkat petani, sedangkan penurunan harga beras di tingkat konsumen ditransmisikan sempurna dan cepat ke harga gabah di tingkat petani.

Sebaliknya, peningkatan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan dengan sempurna dan cepat ke harga beras di tingkat konsumen (Indef, 2006), sedangkan penurunan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan tidak sempurna dan lambat ke harga beras di tingkat konsumen. Artinya, fluktuasi harga beras/gabah cenderung merugikan petani dan konsumen. Kalaupun ada manfaatnya, yang menikmati pedagang dan penggilingan padi.

Sejak 2001 insentif harga mendominasi kebijakan perberasan. Dengan mengotak-atik harga, penguasa yakin kesejahteraan petani bisa didongkrak.

Bagi penguasa, beleid harga gampang diukur (tangible) dan berdampak seketika, penguasa akan meraih simpati. Padahal, insentif nonharga (non-price factor) lebih mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan dan sekaligus membangun daya saing industri.

Tanpa insentif nonharga, mustahil kebijakan harga bisa berhasil. Insentif nonharga diperlukan agar ada ruang bagi petani untuk merespons kebijakan harga. Insentif itu terkait erat dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Hal itu hanya mungkin diwujudkan dengan memberi prioritas kegiatan dan dana guna menekan konversi lahan, kehilangan hasil pascapanen, penggunaan teknologi kapital intensif pada kegiatan panen dan pengolahan lahan, perbaikan kualitas lahan serta irigasi, modernisasi penggilingan padi, riset, dan reforma agraria. Rentang 1992-2002 laju tahunan konversi lahan baru 110 ribu hektare. Kini sudah naik menjadi 145 ribu hektare/tahun.

Bersama fragmentasi lahan, konversi membuat usaha tani kian gurem dan jauh dari skala yang efisien. Reforma agraria tak bisa ditawar agar usaha tani mencapai skala ekonomi. Tingkat kehilangan hasil panen padi kita masih tinggi, mencapai 20,42 persen setara 6,2 juta ton beras/tahun. Dengan harga beras Rp 4.000/kg, nilai kehilangan itu setara Rp 24,8 triliun.

Rendemen padi kita merosot dari 70 persen pada 1950-an jadi 62 persen pada 1999. Padahal, tiap penurunan rendemen satu persen kita kehilangan beras 0,5 juta ton (Amang dan Sawit, 2001). Penurunan rendemen terjadi karena kehilangan hasil saat penggilingan gabah jadi beras dan akibat pemupukan yang tidak berimbang.

Rendemen bisa didongkrak lewat program revitalisasi industri penggilingan padi dan massalisasi pemupukan berimbang. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Waduk-waduk besar di Jawa, seperti Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo kian kritis. Sekitar 25 persen jaringan irigasi tak berfungsi dan 35 persen rusak parah. Bagaimana mungkin bisa menanam kalau air tidak tersedia?

Temuan varietas unggul baru mandek. Sampai kini sebagian besar petani masih bergantung pada varietas IR 64 hasil rekayasa 1986. Padahal, tingkat produksi varietas ini sudah meluruh dari delapan ton menjadi enam ton gabah/hektare. Tampak jelas jalan lempang menyejahterakan petani justru terbentang luas di insentif nonharga, bukan beleid harga. Masalahnya, karena hasilnya tidak seketika, penguasa justru menghindari pendekatan ini.

( )