Membuka Topeng “Negara Gagal” [2]

Membuka Topeng “Negara Gagal” [2]

Sumber: hidayatullah.com

Indonesia dinyatakan sebagai negara gagal (failed state). Rakyat tambah miskin dan terancam kelaparan, konglomerat tambah kaya. Kenapa? [terakhir]

Oleh Amran Nasution *

Pengantar:

Hidayatullah.com–Tulisan sebelumnya menjelaskan banyaknya “musibah” –baik fisik dan moral—terjadi di Indonesia. Musibah gempa, penyakit (mulai HIV hingga flu burung). Budaya korupsi pada para pejabat dan DPR. Juga kemiskinan dan rawan pangan. Majalah Foreign Policy memasukkan Indonesia dalam indeks 60 negara gagal tahun 2007 (failed state index 2007). Masikah kita memakai system “demokrasi liberal” yang faktanya “menghancurkan” ini?

Adalah pemandangan sehari-hari menyaksikan antrean panjang di pelbagai pelosok Tanah Air. Beras, minyak tanah, minyak goreng, gas, bagi rakyat miskin harus diperoleh dengan antrean berjam-jam. Itu indikator bahwa Pemerintah tak lagi mampu menyediakan barang kebutuhan pokok yang cukup untuk rakyatnya.

Tapi di tengah kemiskinan dan kelaparan itu ada berita bagus: orang kaya Indonesia justru bertambah kaya. Seperti ditulis majalah bisnis Forbes, 13 Desember 2007, pada tahun lalu, kekayaan para konglomerat Indonesia melompat dua kali lipat. Majalah itu menyebutkan kini Indonesia memiliki 40 konglomerat –- dengan kekayaan minimal 120 juta dollar atau lebih Rp 1 trilyun –- dan yang paling kaya adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Sepanjang 2007, kekayaan bersih Aburizal meningkat lebih empat kali lipat, menjadi 5,4 milyar dollar. Sungguh menakjubkan. Dengan itu ia menyalib Sukanto Tanoto, pemilik pabrik pulp dan produsen minyak kelapa sawit terbesar, dengan kekayaan 4,7 milyar dollar.

Rakyat tambah miskin, kenapa konglomerat tambah kaya? Terlalu panjang bila itu dijelaskan dengan rinci di sini. Yang pasti, sistem ekonomi liberal di mana pun di dunia ini – termasuk di Amerika Serikat – menjadikan orang kaya yang segelintir jumlahnya selalu bertambah kaya.

Sejatinya sistem ini memang untuk memanjakan orang kaya. Contoh konkret, lihatlah Amerika Serikat yang sedang dilanda resesi. Pemerintah mau pun The Federal Reserve (biasa disebut The Fed, semacam BI di sini) sibuk membantu, menjamin, atau melobi, agar perusahaan besar selamat dari kebangkrutan. Sementara 2 juta pemilik rumah yang kreditnya macet dan dimiliki orang menengah tak dipedulikan. Mereka harus pindah karena rumahnya akan disita.

Itulah persis yang terjadi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998. Para konglomerat diselamatkan Pemerintah atas perintah Bank Dunia dan IMF. BI mengucurkan BLBI lebih Rp 600 trilyun. Umumnya dana ini dikemplang para konglomerat. Sementara itu berapa banyak pengusaha kecil dan menengah yang bangkrut oleh krisis tak sedikit pun dipedulikan Pemerintah.

Banyak perlakuan lain yang mengistimewakan para konglomerat. Misalnya, sejak dibentuk KPK sibuk menangkap dan menjebak para koruptor kelas teri – semacam Mulyana W.Kusumah atau Rochmin Dahuri – tapi tak satu konglomerat pun yang terjerat.

Dua konglomerat penerima BLBI paling besar, Syamsul Nursalim dan Anthony Salim, dinyatakan Kejaksaan Agung tak bisa dituntut karena tak cukup bukti. Beberapa hari kemudian KPK menangkap Jaksa Urip, penyidik kasus itu. Ia tertangkap tangan menerima Rp 6 milyar dari Artalyta Suryani, pembantu Syamsul Nursalim. Tapi konglomerat itu tetap aman-aman saja. Keputusan membebaskannya, sekali pun sudah terbukti ada suap di baliknya, tak pernah diralat. Masih kurang jelas?

Lihat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan rakyat menjadi korban. Rumah tenggelam, mata pencarian hilang, tapi sampai kini tak seorang pun yang diseret menjadi terdakwa karenanya.

Malah belakangan Pemerintah menetapkan sejumlah korban akan mendapat ganti rugi dari APBN, bukan dari PT Lapindo Brantas. Padahal sudah terungkap sebelumnya, ada tuduhan kesalahan teknis dalam pengeboran sumur minyak dan gas. Pelan-pelan cerita itu kini menghilang. Semua orang tahu, pemilik Lapindo adalah salah satu orang terkaya Indonesia.

Tulisan ini tentu saja tak ingin mempertentangkan kelas kaya dan miskin. Yang hendak dikatakan bahwa semua gejala yang terjadi adalah konsekuensi dari sistem politik dan ekonomi yang digunakan sejak Indonesia memasuki era reformasi 1998.

DPR Cukup Efektif

Marilah membicarakannya dengan jujur, tanpa dusta atau kepura-puraan. Mari melepaskan topeng-topeng yang kita pakai selama ini. Sistem demokrasi kita sekarang, jelas sebuah sistem yang amat mahal, dan sebagaimana studi Profesor Huntington tadi, terbukti sukses di negeri dengan penduduk berpenghasilan tinggi, bukan negeri miskin semacam Indonesia.

Siapa pun setuju, proses pemilihan Presiden Amerika sangat atraktif dan ideal, menjadi panggung hiburan bagi dunia. Tapi berapa banyak sudah dollar yang dihabiskan para nominator calon presiden Barack Obama, Hillary Clinton, mau pun John McCain, selama satu tahun ini. Padahal pemilihan yang sesungguhnya baru November 2008, masih 7 bulan lagi.

Semua biaya itu bisa diongkosi rakyatnya karena pendapatan perkapita Amerika Serikat 50.000 dollar. Jelas tak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 1000 dollar lebih sedikit. Sebagai pengumpul dana kampanye terbesar, misalnya, sampai akhir Maret lalu, Senator Barack Obama telah memperoleh 234 juta dollar atau Rp 2,1 trilyun. Dalam bulan Maret saja Obama mendapat dana lebih 40 juta dollar, dengan 218.000 penyumbang baru.

Jumlah fantastis itu tak sulit dihimpun, karena Obama memiliki 1,3 juta penyumbang. Berarti, tiap donator rata-rata tak sampai 200 dollar atau Rp 1,8 juta, masih jauh dari batas maksimal sumbangan perorangan yang diperbolehkan undang-undang, 2300 dollar (sekitar Rp 20 juta). Jumlah itu tentu tak memberatkan bagi para Obamania, termasuk untuk membiayai kampanye pemilihan presiden nanti yang jumlahnya pasti lebih besar, bila Obama lolos ke babak final.

Dana kampanye Hillary Clinton memang kalah dari Obama. Begitu pun sampai sekarang ia sudah memperoleh 175 juta dollar atau hampir Rp 1,6 trilyun. Lihatlah konser musik penyanyi Inggris Elton John, untuk mengumpulkan dana bagi Hillary, di Radio City Music Hall, New York, 9 April lalu. Malam itu saja dari penjualan tiket terkumpul 2,5 juta dollar (Rp 22,5 milyar).

Itulah yang tak mungkin terjadi di sini. Sungguh mustahil negeri ini bisa mengongkosi perhelatan politik yang begitu luks, kalau dengan cara yang jujur. Mana ada rakyat yang mampu menyumbang jutaan rupiah kepada calonnya, sementara untuk hidup sehari-hari saja sudah ngos-ngosan. Padahal sekali pun tak sebesar di Amerika Serikat, proses rekrutmen politik di Indonesia tetap butuh biaya yang sangat besar.

Berbagai perhitungan menyebutkan, untuk kampanye menjadi anggota DPR dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1 milyar sampai Rp 3 milyar. Untuk bupati Rp 5 milyar sampai Rp 20 milyar, dan gubernur bisa sampai Rp 100 milyar. Apalagi untuk kursi Presiden, jumlahnya bisa berlipat-lipat. Dari mana dana begitu besar diperoleh?
Karena tak ada sumbangan rakyat – prakteknya rakyatlah yang disumbang politisi — mereka mencari dana politik melalui para konglomerat. Itu sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut dimungkinkan untuk politisi dengan posisi tertentu. Tak heran bila konglomerat menempati posisi istimewa. Mungkin ada pula politisi yang mendapat dana dari negara asing, seperti dituduhkan Amien Rais waktu itu.

Pada prakteknya, sumbangan itu nanti dibagi-bagi dalam jumlah kecil, disesuaikan dengan batasan undang-undang. Lalu dicarikan alamat untuk diatas-namakan sebagai penyumbang. Ini jelas penipuan atau praktek korupsi yang lain. Pada Pilpres 2004, misalnya, KPU menemukan alamat penyumbang yang tak jelas. Tapi mana mau KPU mengusutnya. Tampaknya semua sudah tahu sama tahu.

Sumber dana yang lain adalah lembaga negara, apakah departemen, BUMN, atau DPR. Bank BUMN kabarnya termasuk institusi yang efektif dalam mengumpulkan dana kampanye. Begitu pula jabatan penting di daerah. Semakin bergigi sebuah lembaga, semakin efektif ia sebagai kolektor dana politik.

Dengan wewenang yang cukup besar dalam sistem ini, DPR cukup ampuh sebagai mesin pengumpul uang. Apakah melalui pembuatan undang-undang, pengawasan, penyusunan anggaran, atau berbagai aktivitas lain. Buktinya adalah Al Amin Nur Nasution dan kasus yayasan BI. Jadi sebenarnya Al Amin-Al Amin yang lain yang berada di luar penjara jumlahnya lebih banyak lagi. Apalagi sebentar lagi ada Pemilu.

Sesungguhnya apa yang dialami Indonesia, sudah terjadi di Rusia di tahun 1990-an. Sistem politik dan ekonomi liberal disyaratkan IMF dan Bank Dunia untuk Rusia setelah tumbangnya rezim komunis Uni Soviet. Ternyata itu bukan resep yang pas tapi Boris Yeltsin, pemimpin Rusia waktu itu, melaksanakannya dengan patuh.

Kenyataan yang terjadi, politik menjadi kacau-balau dan ekonomi hancur-hancuran. Pada masa itulah bisa dilihat di layar televisi rakyat mengikuti antrean berkilometer di tengah hutan salju, hanya demi sepotong roti. Semua berubah setelah Vladimir Putin menggantikan Yeltsin, akhir 1999.

Belum setahun, April 2000, Carnegie Endowment, sebuah lembaga think-tank dari Washington, melaporkan sejumlah indikator yang mebiarawatijukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi Rusia. ‘’Minyak dan gas tak menonjol dalam pemulihan ekonomi ini,’’ begitu laporan Carnegie Endowment yang dirilis 4 April 2000 (lihat http://www.hidayatullah.com, 8 November 2007: Indonesia Menunggu Putin).

Sulap apa yang dilakukan Putin? Ia campakkan sistem liberal yang dulu dipakai Yeltsin, termasuk hiruk-pikuk pemilihan langsung yang mahal itu. Sejumlah konglomerat nakal yang menangguk untung dari keruhnya kondisi Rusia pada waktu peralihan – dijuluki kaum oligarki – dihadapi Putin. Dan rakyat mendukungnya.

Beberapa di antara mereka lari ke luar negeri. Michail Khodorkovsky, orang terkaya Rusia, harus menjalani hukuman 10 tahun penjara di Siberia. Kini Rusia merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling kuat di dunia. Apalagi setelah harga minyak dunia melambung. [habis]

Amran Nasution, Direktur Institute for Policy Studies

About these ads

2 Tanggapan

  1. Singkat aja kalau mau mengejar ketertinggalan, maka perlu di buatkan produk hukum tentang Anti KORUPSI, dan Sangsi untuk Para KORUPTOR adalah HUKUMAN PANCUNG atau MINIMAL HUKUMAN MATI.

  2. dont give up

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: